Busyro Masih Peduli Kekompakan KPK  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 25 Agustus 2014 14:07 WIB

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (ki-ka) Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain dan Bambang Widjojanto berbincang dengan wartawan dalam rangka Halalbihalal di gedung KPK, Jakarta, 4 Agustus 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan dirinya masih peduli untuk mempertahankan KPK sebagai lembaga yang kompak. Menurut dia, solidnya pimpinan KPK selama ini diperlukan untuk menjaga independensi. "Saya concern untuk mempertahankan KPK seperti itu, solid," kata Busyro melalui pesan pendek, Senin, 25 Agustus 2014.

Solidnya pimpinan KPK saat ini, menurut Busyro, menjadi hal yang mutlak untuk menjalankan fungsi sinergi pemberantasan korupsi. "Misalnya solid dalam menjalankan sinergi dengan kementerian dan lembaga lain," ujarnya. (Baca: KPK Masih Butuh Busyro untuk Transisi Kepemimpinan)

Namun sayangnya, Busyro mengaku belum memutuskan untuk kembali menjadi pimpinan KPK. "Tentang maju lagi untuk empat tahun ke depan, saya belum memutuskannya," kata mantan Ketua Komisi Yudisial ini.

Busyro bakal mendahului empat komisioner lain dalam mengakhiri masa jabatan, yaitu pada 10 Desember 2014. Busyro masuk KPK menggantikan ketua periode sebelumnya, Antasari Azhar, yang menjadi terpidana kasus pembunuhan Nazruddin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran. Sedangkan jabatan empat komisioner yang lain akan berakhir pada 14 Desember 2014.

Sebagaimana dimuat dalam laman resmi Sekretariat Kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Juli 2014 menandatangani Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Panitia itu akan mencari pengganti Busyro yang diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.

Hingga kini baru dua orang yang mendaftarkan diri sebagai pengganti Busyro. Mereka adalah Maju Darianto Hutapea dan Denny Suriandhi. Keduanya asal swasta. (Baca: Pengganti Busyro, KPK Setuju Nama Ini)

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berharap koleganya di KPK, Busyro Muqoddas, mendaftar lagi sebagai calon pimpinan KPK. Menurut Adnan, KPK masih perlu Busyro untuk menjembatani proses transisi kepemimpinan.

"Sebaiknya Pak Busyro daftar lagi. Di luar negeri, ada yang sistemnya tak selesai bareng supaya ada yang menjembatani proses transisi," kata Adnan melalui pesan pendek, Senin, 25 Agustus 2014.

Adnan juga menilai pengalaman Busyro diperlukan supaya tak ada masalah dalam kepemimpinan di KPK periode selanjutnya. "Pengalaman selama ini diperlukan ketika membahas persoalan yang berhubungan dengan kepemimpinan," ujarnya. (Baca: KPK Kecewa Pemerintah Tak Balas Surat soal Busyro)

Pada 22 Agustus 2014, Menteri Amir mengatakan Busyro Muqoddas bisa kembali menjadi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Asalkan Busyro mengikuti lagi proses pendaftaran melalui panitia seleksi dan ikut uji kelayakan dan kepatutan. "Setelah kami rapatkan, memang tak masalah kalau Pak Busyro ikut lagi," kata Amir di kantornya, Jumat, 22 Agustus 2014.

Menurut Amir, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan Busyro menyelesaikan masa jabatan hingga 2014 tidak membuat Busyro tak bisa lagi mendaftar menjadi Komisioner KPK. "Tinggal dikembalikan apakah beliau berminat atau tidak mendaftar lagi," ujarnya. "Dengan rekam jejak yang selama ini bagus, saya merasa beliau bisa menjadi unggulan."

MUHAMAD RIZKI



Terpopuler:
PAN-Golkar Tolak Posisi Menteri Kabinet Jokowi
Istri PM Malaysia Pulang Kampung ke Sumatera Barat
Jokowi Kalah Rapi Ketimbang Paspampres
Wibawa Golkar Turun Jika Gabung ke Jokowi
Soal Ketua DPR, Koalisi Merah Putih Siapkan Nama

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

4 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

12 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya