Tiba di KPK, Menteri Helmy Buru-buru Masuk Gedung

Reporter

Rabu, 16 Juli 2014 10:41 WIB

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiba di KPK pada pukul 9.45 WIB, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa itu buru-buru masuk gedung. "Saya diperiksa sebagai saksi. Nanti saja, ya," katanya, Rabu, 16 Juli 2014.

Menteri Helmy bakal diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor, Papua. "Benar, KPK mengagendakan pemeriksaan untuk Menteri Helmy," kata juru bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo di kantornya.

Penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut sudah menjerat Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, yang disangka menerima suap, dan Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut, yang dikenai pasal pemberian suap.

Duit Teddy untuk Yesaya diduga merupakan ijon proyek pembangunan tanggul laut untuk mencegah abrasi pantai di Biak Numfor pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 di Kementerian PDT.

Kementerian PDT memang membuat program pendorong satu perusahaan swasta terlibat pengembangan kabupaten yang berkategori tertinggal. Sebelum Yesaya ditangkap, dalam kasus Biak Numfor, program itu sudah diusulkan Kementerian ke Dewan Perwakilan Rakyat dan tinggal menunggu pengesahan.

Ketua KPK Abraham Samad, pada 17 Juni 2014, mengatakan kasus dugaan suap Bupati Biak Numfor bisa mengarah ke Kementerian PDT yang dipimpin Helmy. "Tidak menutup kemungkinan. Kami menggunakan terminologi belum," kata Abraham.

Kemarin, Selasa, 15 Juli 2014, staf khusus Helmy, Muamir Muin Syam, dipanggil penyidik KPK, namun dia mangkir. (Baca juga : Dua Menteri Diperiksa KPK Hari Ini.)

MUHAMAD RIZKI











Terpopuler
Bocah 3 Tahun Hidup Lagi Saat Akan Dimakamkan
Israel: Roket Hamas Putuskan Pasokan Listrik Gaza
Bandara Libya Dibom, Puluhan Pesawat Hancur

Advertising
Advertising

Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

10 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

11 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

13 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

21 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya