TEMPO.CO, Surabaya - Koordinator Front Pekerja Lokalisasi, Saputra alias Pokemon, mengatakan bahwa masyarakat secara bersama-sama akan menolak adanya surat keputusan penutupan lokalisasi Dolly. "Jika SK penutupan itu nantinya akan dikeluarkan, kita akan gugat ke meja hijau dan kita akan pidana Wali Kota Surabaya," kata Pokemon kepada wartawan di lokalisasi Dolly, Rabu, 18 Juni 2014.

Pokemon menjelaskan warga Dolly, PSK, maupun muncikari menunggu kepastian tentang jaminan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat lokalisasi. "Itu artinya tidak ada perbedaan masyarakat lokalisasi dengan masyarakat umumnya," ujarnya. (Baca: Dolly Ditutup, Ini Kisah Masa Kecil Warga Sekitar)

Para warga Dolly, PSK, maupun muncikari, Pokemon melanjutkan, akan tetap memblokir jalan akses menuju lokalisasi. Sampai saat ini mereka telah menutup tujuh titik menuju lokalisasi Dolly. "Jika ada keputusan penutupan lokalisasi, kita akan tutup akses Kota Surabaya," katanya.

Ketua tim advokasi Dolly, Anisa, mengatakan bahwa pemblokiran akses menuju lokalisasi Dolly akan berlangsung sampai Sabtu, 21 Juni 2014. "Kami akan melakukan perlawanan itu. Kami akan buktikan rakyat tidak lagi bodoh," katanya. (Baca: Akan Ditutup, Pasukan Bintang Merah Kepung Dolly)

Pemerintah, ujar Anisa, dengan segala cara dan kekuasaannya membodohi masyarakat sehingga pemerintah sangat terlihat memanfaatkan permasalahan Dolly sebagai kekuasaan rezim. "Lima RW itu sangat jelas tidak menyetujui adanya penutupan," katanya.

Rencananya, Rabu malam ini, 18 Juni 2014, pukul 19.00 WIB, di Islamic Center diadakan deklarasi penutupan Dolly. Selain dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, juga akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

EDWIN FAJERIAL

Berita lainnya:
Komnas HAM Akan Jemput Paksa Kivlan Zen, TNI Cuek
Ahok: Masyarakat Jakarta Tak Mau Dipimpin Kafir
Komnas HAM Akan Jemput Paksa Kivlan Zen, TNI Cuek