SBY Klaim Koordinasi Pusat-Daerah Lancar  

Reporter

Senin, 16 Juni 2014 12:21 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Sumedang - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berlangsung dengan baik selama sepuluh tahun masa pemerintahannya.

"Dalam sepuluh tahun terakhir ini, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah telah berjalan semakin optimal," kata SBY, saat upacara pelantikan pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXI, di Lapangan Parade Abdi Praja IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin, 16 Juni 2014. (Baca: SBY: Ada Kepala Daerah Intervensi Pemilu 2014 )

Selain itu, ujar SBY, pembangunan di berbagai daerah juga telah mengalami percepatan dan semakin merata. "Pembangunan daerah kami orientasikan, baik untuk memacu pembangunan sektoral, integrasi antarsektor dalam satu wilayah, maupun sebagai upaya mengurangi ketimpangan antarwilayah," ujarnya.

SBY mengatakan melalui otonomi daerah, setiap daerah bisa menentukan sendiri arah pembangunan di wilayah masing-masing. Namun, kata SBY, pembangunan daerah harus tetap diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan.

"Kami ingin tidak ada lagi daerah yang satu tertinggal oleh daerah lainnya," ujar bekas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini. "Kami ingin mewujudkan dan memeratakan pembangunan untuk semua."

Meskipun masih ada sejumlah kelemahan, SBY mengklaim otonomi daerah telah berjalan dengan baik. Menurut dia, semangat dan konsep dasar otonomi daerah adalah berbagi tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan. "Melalui langkah ini kami ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis untuk meraih sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat." (Baca: SBY Klaim Program Pendidikan Daerah Berjalan)

PRIHANDOKO

Berita utama
Walhi: Ide Prabowo Ubah Hutan Keliru
Ditodong Uang, Pius Ogah Kampanyekan Prabowo
Cuit Netizen Soal TPID di Debat Capres

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

11 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

35 hari lalu

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

52 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

58 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Pendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2

18 Februari 2024

Pendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2

Setiap kali Prabowo menyebut nama Titiek Soeharto, pendukungnya bersorak. Berikut profil pemilik nama Siti Hediato Hariyadi.

Baca Selengkapnya

Masa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis

13 Februari 2024

Masa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis

Tujuh Presiden RI miliki cerita pada akhir masa jabatannya. Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi punya takdirnya.

Baca Selengkapnya