Sebuah spanduk protes terpasang di gerbang menuju kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, (12/5). Spanduk yang di pasang oleh warga dan pekerja lokalisasi ini sebagai bentuk protes atas rencana Pemerintah untuk menutup lokalisasi terbesar di Indonesia ini. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Ngawi - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melihat adanya peluang migrasi pekerja seks komersial (PSK) dari Surabaya ke kota atau kabupaten lain setelah Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi Dolly. Transaksi seks di lokasi prostitusi itu ditargetkan berhenti mulai 19 Juni mendatang.
“Kemungkinan (PSK) pindah ke kota lain pasti ada. Maka perlu langkah persuasif,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo di sela-sela acara peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 Provinsi Jawa Timur di Ngawi, Selasa, 13 Mei 2014.
Menurut Soekarwo, pemerintah Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten tengah melakukan beberapa upaya untuk membendung migrasi PSK. Di antaranya dengan mendata PSK di tempat-tempat prostitusi dan menggiatkan pelatihan keterampilan, seperti menjahit dan memasak.
Dengan cara ini, diharapkan mereka mampu membuka usaha atau bekerja di bidang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. “Provinsi akan memberikan bantuan modal yang jumlahnya tidak terbatas, karena masalah ini merupakan bencana sosial dan menjadi program provinsi,” ucap Pak Dhe Karwo, panggilan akrab Soekarwo.
Rencana penutupan lokalisasi Dolly sudah dirancang Pemerintah Kota Surabaya sejak empat tahun silam. Meski pro dan kontra mewarnai penutupan Dolly, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini optimistis rencana tersebut bakal berhasil. Setelah ditutup, lokasi tersebut akan “disulap” menjadi sentra kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pusat pedagang kaki lima dan kerajinan.
