Anggoro Didakwa Suap Kaban dan Politikus Senayan  

Reporter

Rabu, 23 April 2014 19:12 WIB

Terdakwa kasus dugaan korupsi penganggaran proyek Sistem Radio Komunikasi Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta (23/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo didakwa menyuap sejumlah anggota Komisi Kehutanan DPR periode 2004-2009 dan pejabat di Departemen Kehutanan (kini Kementerian Kehutanan) pada periode yang sama dalam kaitan dengan proyek sstem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2007. Penyuapan itu dilakukan Anggoro sekitar Agustus 2006-Maret 2008.

"Terdakwa memberi uang tunai sejumlah Rp 210 juta, Sin$ 92 ribu, US$ 20 ribu, tunai Rp 925,9 juta serta barang berupa dua unit lift penumpang kapasitas 800 kilogram kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Riono saat membacakan dakwaan Anggoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu, 23 April 2014.

Duit-duit suap Anggoro, kata Riono, mengalir ke Ketua Komisi Kehutanan Yusuf Erwin Faishal, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Boen Mochtar Purnama, Menteri Kehutanan M.S. Kaban, serta sejumlah anggota Komisi Kehutanan dan pejabat di Departemen Kehutanan lainnya. (Baca: Alasan M.S. Kaban Tunjuk Perusahaan Anggoro).

Duit itu berkaitan dengan pengajuan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dephut tahun 2007 serta keluarnya rekomendasi Komisi Kehutanan untuk meneruskan proyek SKRT dengan anggaran Rp 180 miliar.

PT Masaro--yang dimiliki terdakwa dan keluarganya--merupakan pelaksana proyek tersebut pada 2005-2006. Proyek SKRT 2007 lantas dipegang Masaro dengan harga perkiraan yang mereka tentukan sendiri.







<|--more-->







Anggoro disebut meminta Komisi Kehutanan DPR memberi rekomendasi atau menyetujui usul Dephut tersebut. Anggoro berjanji akan memberikan sejumlah duit kepada anggota Komisi jika permintaannya dikabulkan.

Setelah dokumen Anggaran 69 dikirim ke Departemen Keuangan, Anggoro memberi Rp 105 juta ke Yusuf yang kemudian dibagi Yusuf ke anggota Komisi lainnya, yaitu Suswono (Rp 50 juta), Muhtarudin (Rp 50 juta), dan Nurhadi M. Musawir (Rp 5 juta).

Selanjutnya, Anggoro menyetor sejumlah duit ke Kaban (total US$ 45 ribu, Rp 50 juta, dan Sin$ 40 ribu) melalui Yusuf dan ke Kaban langsung. Boen mendapat US$ 20 ribu, sementara Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dephut Wandojo Siswanto kecipratan US$ 10 ribu.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia juga mendapat sumbangan dua unit lift--senilai US$ 58.581 dan Rp 200,6 juta--dari Anggoro. Kedua lift itu ditempatkan di gedung Menara Dakwah, pusat kegiatan Partai Bulan Bintang. Partai ini dipimpin Kaban sebagai ketua umum.

Terakhir, Yusuf bersama anggota Komisi Kehutanan DPR lainnya juga mendapat duit dari Anggoro. Mereka adalah Fachri Andi Leluasa (Sin$ 30 ribu), Azwar Chesputra (Sin$ 5 ribu), Hilman Indra (Sin 20 ribu), Mukhtarudin (Sin$ 30 ribu), dan Sujud Siradjudin (Rp 20 juta). (Baca: Mereka Terseret di Kasus Anggoro Widjojo)

Atas perbuatannya, Anggoro didakwa melanggara pidana primer Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dakwaan subsidernya Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana maksimal 5 tahun penjara.

KHAIRUL ANAM

Baca juga:
Harta Hadi Poernomo, dari Bekasi hingga California
Tersandung Skandal Pajak, Ini Reaksi Bos BCA
Bertambah, Korban Pelecehan Seksual di JIS
Lonjakan Kekayaan Hadi Poernomo
Nota Dinas Ini yang Menjerat Hadi Poernomo

Advertising
Advertising

Berita terkait

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

45 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

24 Januari 2024

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

17 Januari 2024

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.

Baca Selengkapnya

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

14 Januari 2024

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.

Baca Selengkapnya

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

13 Desember 2023

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

26 November 2023

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

10 November 2023

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

18 September 2023

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

Jokowi akan mengecek langsung satu per satu jika ada yang tidak memperbaiki lahan bekas pertambangannya.

Baca Selengkapnya

115 Hektare Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang Berhasil Dilokalisir

13 September 2023

115 Hektare Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang Berhasil Dilokalisir

Sebagian besar berada wilayah Desa Ranupani dan Desa Argosari, yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS)

Baca Selengkapnya