Buruh melakukan demonstrasi menuntut disahkannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta transformasi BPJS 1 dan 2 di depan gedung MPR-DPR RI, di Jakarta, Jumat (28/10). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Bogor - Ratusan buruh dari berbagai organisasi buruh menggeruduk kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Bogor di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Selasa, 25 Maret 2014. Pengunjuk rasa menilai sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum tepat sasaran dan pelayanan BPJS masih berantakan.
Ketua DPC Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI SBSI) Mariot Nainggolan mengatakan kalangan buruh direpotkan oleh peralihan Jamsostek menjadi BPJS. Banyak buruh yang berobat ke rumah sakit dengan kartu BPJS tidak dilayani dengan baik. (baca: Pekerja Swasta Diminta Segera Daftar Peserta BPJS)
"Pasien BPJS seperti tidak dimanusiakan. Pelayanannya juga asal-asalan. Obat-obatan yang diberikan berkualitas paling rendah. Seperti tepung terigu," tutur Mariot.
FKUI SBSI mendesak BPJS memudahkan proses rujukan bagi pasien pemilik kartu kesehatan warga miskin. Buruh merasa bahwa menjadi pasien jaminan sosial itu seperti bola pingpong. Pihak rumah sakit selalu berdalih agar pasien melengkapi registrasi sebagai anggota BPJS. "Di sisi lain BPJS lamban menanggulangi masalah di lapangan." (baca: Tunggakan Jamkesmas Rp 2,9 T, Dibayar Rp 1,3 T)
Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Cabang Bogor Anurman Huda mengakui adanya beberapa persoalan pelayanan pasien peserta BPJS. Sebab, masa peralihan dari Jamsostek ke BPJS masih berlaku hingga akhir Maret 2014. Namun, kata dia, secara prinsip tidak ada kendala dalam peralihan Jamsostek ke BPJS.
"Sebetulnya tidak ada kendala. Kemudian mengenai rumah sakit swasta, kami harus negosiasi untuk melakukan kerja sama," Anurman menjelaskan. "BPJS sudah melakukan koordinasi dengan asosiasi rumah sakit swasta."
Donald Trump tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah undang-undang jaminan kesehatan baru lolos di Kongres dan hampir menggantikan Obamacare.