Dalam keterangan pers terkait penyadapan pejabat negara oleh Australia. Presiden SBY juga meminta adanya code of conduct dan guide of principal atas kerja sama-kerja sama yang untuk sementara dihentikan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, menilai wajar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono "menawar" sejumlah pertanyaan yang akan diajukan dalam acara Kick Andy di Metro TV. “SBY dalam hal ini adalah kepala negara dan pimpinan partai, jadi wajar ada tawar-menawar,” ujar Indria kepada Tempo, Jumat, 21 Maret 2014.
Indria mengatakan tawar-menawar pertanyaan itu menjadi sinyal bahwa SBY ingin melawan kekuatan media yang selama ini kerap menyudutkannya. Menurut dia, sudah bukan rahasia jika SBY dan orang-orang di lingkaran dekatnya kurang senang dengan pemberitaan media. Dia mengatakan hal itu juga diekspresikan SBY melalui buku yang diluncurkan beberapa waktu lalu. (Baca: Kronologi SBY Batal Tampil di Kick Andy Show)
“Dalam buku itu, dia curhat. Orang-orang di luar negeri banyak memberi dia penghargaan, tapi di dalam negeri cuma menunjuk sisi gelapnya saja,” katanya. Karena itu, kata Indria, momen wawancara itu pun ingin dimanfaatkan SBY untuk memaparkan keberhasilannya. “Mungkin dia juga ingin wawancara dilakukan secara adil,” ujarnya.
Adapun terkait dengan pembatalan itu, Indria mengatakan hal itu tidak akan mempengaruhi citra SBY sebagai presiden maupun pemimpin Partai Demokrat. Menurut dia, pembatalan wawancara itu merupakan hal yang bersifat teknis, sehingga tidak akan terlalu banyak masyarakat yang menyadari hal itu. “Pembatalan seperti itu risiko bersama antara Presiden SBY dan acara Kick Andy,” ujarnya. (Baca juga: Kick Andy Pontang-panting Penuhi Order Istana)
