Penerapan Kurikulum 2013 Terlalu Dipaksakan  

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 13 Maret 2014 16:27 WIB

Seorang siswi menunjukan buku pelajaran baru kurikulum 2013 di SMA 68 Jakarta (15/07). Di mulai hari ini Kemendikbud menerapkan kurikulum baru 2013 saat seluruh siswa dan siswi masuk sekolah hari pertama. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Makassar - Kurikulum 2013 yang akan diterapkan pada 2014 dinilai terlalu dipaksakan. Pasalnya, hingga saat ini guru yang ada di Kota Makassar belum menerima pelatihan terkait dengan penerapan kurikulum tersebut. Buku yang akan digunakan pun belum ada.

"Kalau kurikulum mau diterapkan, maka buku pegangan guru harus ada. Kemudian dilatih gurunya agar menguasai bahannya. Kalau belum ada, ya jangan dipaksakan," kata pengamat pendidikan Profesor Doktor Halide, Kamis, 13 Maret 2013.

Menurut Halide, penerapan kurikulum ini secara nasional terlalu dipaksakan karena dianggap sebagai proyek. Dia mengimbau pemerintah menunda penerapannya. Dengan begitu, kata dia, pemerintah bisa melengkapi segala kekurangan terlebih dulu karena pelaksanaan kurikulum harus didahului dengan uji coba. "Sebaiknya pelaksanaan kurikulum ini diterapkan tahun 2015 saja. Kemudian kita ambil sampel sekolah yang sudah diuji coba, bagaimana isinya," ujar mantan guru besar Universitas Hasanuddin tersebut.

Halide mengatakan uji joba perlu dilakukan agar ada kesesuaian antara pelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Soalnya, pelaksanaan Kurikulum 2013 bertujuan mengembangkan daya nalar siswa. "Pelaksanaan kurikulum ini agar pelajaran di SD tidak dipelajari saat duduk di bangku SMP. Jangan sampai mata pelajaran di SD siswa pelajari kemudian naik di SMP dipelajari lagi kembali," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pengawasaan dinas pendidikan juga sangat dibutuhkan karena belum terbitnya buku Kurikulum 2013 bisa memunculkan pihak yang berusaha mengambil kesempatan dengan berjualan buku di sekolah-sekolah. Namun jika buku sudah terbit tidak lantas pengawasan dikendorkan. Sebab, kadang ada buku yang tidak layak dibaca siswa sekolah, seperti buku yang mengandung pornografi. "Itu jelas tidak etis. Buku yang begituan harus kita hindari karena melanggar, jadi harus ditarik kembali kalau sudah diedarkan," tuturnya.

Adapun Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Makassar, Nurdin Rasyid, mengakui pelatihan terhadap guru-guru terkait dengan penerapan Kurikulum 2013 masih dalam tahap perencanaan. Begitu pula dengan buku yang akan disiapkan. "Instruktur nasional untuk melatih guru-guru belum ada dan buku yang akan digunakan juga belum ada," ujarnya.

Nurdin mengungkapkan ada beberapa sekolah yang sudah ditawari buku Kurikulum 2013 oleh penerbit, namun dinas pendidikan mengirim surat agar jangan ada yang membeli buku dulu. "Kita takutkan kalau buku yang dibeli tidak sesuai dengan petunjuk dari pusat," katanya.

Apalagi, lanjut dia, sudah ada anggaran pembelian buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, orang tua tidak akan dibebani masalah pembelian buku. "Kita harap tidak ada guru yang beli buku karena sudah ada dana yang disiapkan dari pusat," ujarnya.

Dia mencontohkan kejadian di SD Negeri Layang 3 Makassar. Sekolah tersebut membeli buku dari penerbit PT Media Taman seharga Rp 7 juta bagi siswa semua siswa.

DIDIT HARIYADI




Berita Terpopuler
Mega Bawa Jokowi ke Makam Bung Karno
Di KPK, Ruhut Ungkap Aset Anas di PT Panahatan
Ditanya Sutan, Ruhut: Tanya pada Rumput Bergoyang
Kikuk Ikut Mega, Jokowi Salah Masuk Mobil
Nyekar Bung Karno, Jokowi Absen Makan dengan SBY




Berita terkait

Jawab Permendikbud yang Baru, Kepala Pusdiklat Kwarnas: Pembinaan Pramuka Tetap Kuat

34 hari lalu

Jawab Permendikbud yang Baru, Kepala Pusdiklat Kwarnas: Pembinaan Pramuka Tetap Kuat

Penilaian ini berbeda dari pernyataan sikap Sekretaris Jenderal Kwarnas Gerakan Pramuka periode 2018-2023, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo.

Baca Selengkapnya

Ketua Kwarda Ini Setuju Pramuka Tidak Wajib di Sekolah, Kenapa?

36 hari lalu

Ketua Kwarda Ini Setuju Pramuka Tidak Wajib di Sekolah, Kenapa?

Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan pun dianggapnya rancu dengan Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila.

Baca Selengkapnya

Peraturan Baru Menteri Nadiem Soal Pramuka, Kemendikbudristek Tegaskan Ini

36 hari lalu

Peraturan Baru Menteri Nadiem Soal Pramuka, Kemendikbudristek Tegaskan Ini

Penjelasan menyusul hangatnya perbincangan mengenai Pramuka beberapa hari belakangan menyusul terbitnya Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Apa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya

22 Agustus 2023

Apa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya

Apa itu P5 dalam Kurikulum Merdeka?

Baca Selengkapnya

Membedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat

6 Agustus 2023

Membedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat

Kurikulum Merdeka dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoligi pada tahun 2022 sebagai pengganti kurikulum 2013.

Baca Selengkapnya

Menengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya

20 Juli 2023

Menengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya

Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memiliki sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya adalah tidak semua guru mau move on.

Baca Selengkapnya

Rincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya

13 Juli 2023

Rincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya

Kurikulum Merdeka merupakan konsep pembelajaran bertujuan mendalami dan mengembangkan minat serta bakat masing-masing siswa.

Baca Selengkapnya

Menilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

12 Juli 2023

Menilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

Terdapat beberapa perbedaan dari Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

Baca Selengkapnya

Jeroan RUU Sisdiknas: Perbedaan Sisdiknas dan Kurikulum di RUU Sisdiknas

30 Agustus 2022

Jeroan RUU Sisdiknas: Perbedaan Sisdiknas dan Kurikulum di RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas yang diajukan oleh Kemendikbudristek memuat beberapa perbedaan tentang Kurikulum dan Sisdiknas. Simak penjelasannya

Baca Selengkapnya

PTM 100 Persen, Guru Diimbau Lakukan Asesmen Diagnostik Siswa

17 Juli 2022

PTM 100 Persen, Guru Diimbau Lakukan Asesmen Diagnostik Siswa

Hal itu perlu dilakukan guru karena selama masa pandemi peserta didik belajar berbeda-beda sehingga level kemampuannya beragam.

Baca Selengkapnya