Wakil Gubernur Banten Rano Karno saat berbincang dengan sejumlah media di kediamannya di kawasan Cinere, Jakarta, Sabtu (11/1). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Serang - Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengumpulkan bupati dan wali kota se-Povinsi Banten dalam rapat koordinasi. Rano baru kali ini menggelar rapat koordinasi bersama dengan para kepala daerah se-Banten seusai penahanan Gubernur Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pemilihan kepala daerah Lebak.
Rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), ini turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Asisten Daerah, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten. Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Daerah provinsi dan kabupaten/kota setempat juga hadir.
Dalam pertemuan itu, Rano Karno mengungkapkan rapat ini bertujuan membahas percepatan pembangunan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan serta penanggulangan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten. "Kegiatan ini saya harapkan dilakukan tiga bulan sekali guna meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan di Provinsi Banten," kata Rano, Selasa, 4 Maret 2014.
Selain itu, para peserta rapat koordinasi juga membahas persiapan menjelang pemilu yang akan digelar pada 9 April 2014. Dalam soal pemilu, kata Rano, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan sosialisasi kepada camat, lurah, dan kepala desa. Mereka diminta menyiapkan satuan pengamanan untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2014. (Baca : Berbagai Gestur Tubuh Rano Karno)
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menyeret mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sebagai terdakwa menegaskan adanya praktek politisasi birokrasi yang amat serius. Dalam sidang terungkap berbagai kesaksian bagaimana Atut dan keluarganya mampu mengatur birokrasi agar loyal dan tunduk kepada perintah mereka.
