TEMPO.CO, Surabaya - Pamitan mundur Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mengejutkan pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi. "Oya? Benar itu? Kapan?" kata Haryadi saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Februari 2014.
Jika memang benar Risma mundur, Haryadi menganggap ada masalah yang mendasar dan bukan sekadar teknis prosedural pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya. Apalagi Risma dikabarkan sudah bertemu dengan level pengurus pusat PDI Perjuangan dalam tiga tahapan yang sebenarnya bertujuan untuk menjembatani. Mulai dari utusan DPP, Sekjen dan Wakil Sekjen, dan terakhir Ketua Umum PDIP Megawati. (Baca: Alasan Wali Kota Risma Tolak Penuhi Undangan DPR)
"Kalau hanya teknis prosedural, sangat tidak masuk akal. Ada problem yang jauh sangat mendasar. Yang tahu, ya, Risma dan PDIP," kata Haryadi. (Baca: Rapat Urusan Risma Ternyata Buyar 10 Menit)
Menurut Haryadi, keputusan Komisi II DPR RI mengembalikan persoalan Wakil Wali Kota Surabaya kepada DPRD Surabaya bukanlah alasan utama Risma menyatakan mundur. Dari kacamata prosedural, semua pihak sudah mengetahui keputusan akhir yang akan diambil Komisi II. Pendapat adanya panitia pemilih yang diterabas dan kuorum yang tidak terpenuhi dipandang Haryadi masih multi-interpretasi.
Ada alasan yang lebih mendasar dan politis. Haryadi mengatakan muara persoalan ini menjadi keruh karena menjelang kontestasi pemilu. Sikap Risma justru menjadi kekuatan politik lain untuk memanfaatkan momen ini. (Baca: Isu Risma Mundur, Netizen Salahkan PDIP)
Selama ini PDIP menjadi musuh bersama dari kekuatan politik yang ada. Berbagai riset menyatakan bahwa PDIP unggul karena memajukan Joko Widodo sebagai calon presiden. Majunya Jokowi akan mempengaruhi partai lain, sekalipun dalam pemilu legislatif. "(Jika Jokowi dimajukan), nyaris enggak tertandingi. Ini membuat kekuatan politik lainnya resah," ujarnya.
Tiba-tiba ada celah dengan munculnya Risma. Isu Risma seakan menjadi permainan politik bagi yang lain. Baik bermain untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan partai. Namun tetap bermuara ke pemilu. Menurut Haryadi, isu ini menjadi ujian berat bagi PDIP. Ia juga meminta kepada Risma agar tidak dijadikan permainan pihak lain di luar PDIP.
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
1 hari lalu
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris
20 hari lalu
Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris
Lebaran di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris tahun ini dihadiri sedikitnya 150 orang Diaspora dan Warga Bangsa yang kuliah maupun bekerja dan tinggal di sekitaran Perancis.
