Sejumlah rumah yang rusak tertimbun pasir erupsi Gunung Kelud terlihat di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Malang (18/02). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Surabaya: Sebanyak 3.896 jiwa pengungsi erupsi Gunung Kelud masih bergantung pada dapur umum, meskipun mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka termasuk kelompok yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Jumlah ini berdasarkan pendataan terakhir hingga Ahad, 23 Februari 2014, pukul pukul 23.00 WIB.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan kebutuhan makan mereka ditanggung Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui dapur umum. "Mereka di posko kita. Dinas Sosial yang buat dapur umum," kata Soekarwo kepada wartawan di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin, 24 Februari 2014.
Sekitar 79 ribu pengungsi lainnya sudah kembali ke tempat tinggalnya. Mereka merupakan pengungsi yang rumahnya rusak ringan, sedang, atau tidak rusak, tapi belum memiliki pendapatan. Kebutuhan makan mereka masih akan ditanggung pemerintah selama 3 bulan dalam bentuk beras dan lauk pauk.
Untuk perbaikan rumah, kata Soekarwo, pihaknya mengutamakan rumah milik warga yang tidak mampu. Hingga saat ini, ada 10 warga yang rumahnya dalam kondisi rusak sangat berat. "Yang lain tetap diperhatikan, tapi prioritas yang nggak mampu. Karena yang nggak mampu kan nggak ada pilihan," kata Soekarwo.
Soekarwo mengakui bahwa jumlah warga tidak miskin belum terdata secara rinci. Meski begitu, mereka tetap menjadi prioritas. "Begitu masuk di desa, ketemu (warga tidak mampu), dikerjakan," ujarnya.
Soekarwo juga mengatakan sejumlah sekolah di daerah terdampak erupsi Kelud sudah bisa digunakan. Proses belajar mengajar pun sudah berjalan. Perbaikan sekolah menggunakan sistem dinamis di lapangan, dengan cara mengumpulkan genteng untuk menutup atap utama, kekurangannya ditutup dengan asbes.
Soekarwo juga mempersilakan kelompok masyarakat lain untuk memberikan bantuan genteng. Ia juga tidak mempersoalkan bila mencantumkan nama pemberi bantuan tersebut di genteng yang diberikan asal lebih dulu dibicarakan dengan Kodim, kepolisian dan pemerintah setempat.
