TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah segera membuat desk hukum di Nanggroe Aceh Darussalam untuk menindaklanjuti masalah-masalah hukum yang timbul, setelah adanya gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Hamid Awaluddin, Rabu (26/1), di Jakarta, saat ini departemennya juga sedang menyusun daftar masalah yang timbul setelah bencana itu.Dari pendataan yang dilakukan, masalah hukum pertama yang dihadapi orang Aceh adalah identitas diri. Sebagian besar korban tsunami tidak punya kartu tanda penduduk, dan tidak punya surat-surat lainnya. Ini berdampak kepada masalah lainnya, seperti asuransi, kepemilikan tanah, kepemilikan rumah, dan perbankan. Tanpa adanya identitas itu, kata Hamid, penduduk kesulitan untuk mengurus banyak soal, termasuk hak-hak keperdataannya. "Bagaimana mungkin orang mengklaim asuransi kalau dia tak punya dokumen," kata Hamid, saat ditemui wartawan usai peringatan 56 tahun Keimigrasian. Untuk menangani masalah itu desk hukum akan segera didirikan di Aceh.Saat ini, Departemennya sedang mendata nama-nama penduduk di Aceh. Data itu sudah ada dalam database yang dibuat menjelang pelaksanaan Pemilu 2004 lalu. Karena itu, dia meminta agar perusahaan asuransi tidak coba-coba berkelit memenuhi kewajibannya dengan alasan semacam ini. "Kami punya data kependudukan yang baik dan solid," ujarnya.Abdul Manan