Rp 37 Miliar untuk Lindungi 1,2 Juta TKI  

Reporter

Selasa, 11 Februari 2014 05:38 WIB

Kepala BNP2TKI, M. Jumhur Hidayat. ANTARA/ Ujang Zaelani

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menganggarkan Rp 37,2 miliar untuk melindungi TKI di luar negeri pada 2014 ini. Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, mengatakan sasaran ini meliputi 1.2 juta orang TKI.

"Perlindungan dari pra, saat bekerja, maupun purna penempatan," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Februari 2014.

Jumhur mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa kegiatan prioritas TKI, yakni pelayanan mediasi dan advokasi, pengamanan keberangkatan dan kepulangan TKI, peningkatan pemberdayaan TKI purna penempatan, dan peningkatan pelayanan aduan.

Selain dari kegiatan prioritas tersebut, kata Jumhur, pihaknya pun telah menggandeng 30 perusahaan asuransi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan para TKI itu. Keputusan tersebut, kata dia, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 1 Agustus 2013.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning mendesak pemerintah untuk segera membahas revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Tujuannya, kata Ribka, untuk meningkatkan perlindungan TKI, perluasan wewenang pemerintah dan lembaga negara lainnya serta meningkatkan anggaran perlindungan TKI.

"Agar TKI di luar negeri dapat lebih terpantau," kata dia kepada Tempo di tempat yang sama.

Untuk asuransi, kata Ribka, pemerintah harus melaporkan perusahaan yang tak menyelesaikan klaim asuransi TKI. "Harus dilaporkan ke OJK dan Kepolisian," ujarnya.

Selain itu, Ribka mengatakan, Komisinya akan mengagendakan rapat kerja dengan pihak pemerintah lainnya, yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Polri. Tujuannya, "untuk peningkatan perlindungan tersebut."

Pihak-pihak tersebut, ujar Ribka, juga akan diundang dalam pembahasan RUU PPILN. "Mau kami dengar masukannya," ujar dia



AMRI MAHBUB





Berita Terkait:
Penyiksaan TKI di Hong Kong Menyulut Kemarahan
Pulang dari Hong Kong, TKW Ngawi Luka Parah
Ribuan TKI Ilegal Asal Sampang Dipulangkan
Begini Sengsaranya Bekerja di Kapal Nelayan Taiwan

Berita terkait

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

16 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

19 Februari 2024

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

2 Februari 2024

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

2 Februari 2024

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

25 Januari 2024

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

19 Januari 2024

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

9 Desember 2023

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.

Baca Selengkapnya

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

28 November 2023

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.

Baca Selengkapnya

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

24 November 2023

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.

Baca Selengkapnya

Polisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal

11 November 2023

Polisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal

Sudah bayar Rp 60 juta gagal jadi TKI di Jepang gara-gara visa turis ditolak di Imigrasi. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang gagal.

Baca Selengkapnya