Kasus Dana Haji, KPK Panggil Jazuli Juwaini

Kamis, 6 Februari 2014 12:21 WIB

Umat Muslim berdoa di atas Jabal Rahmah di sekitar Padang Arafah saat melakukan Wukuf sebagai penanda puncak pelaksanaan ibadah haji mereka di Mekkah, Arab Saudi, (14/10). REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengaku bakal dimintai keterangan perihal penyelenggaraan ibadah haji. "Saya tak diperiksa sebagai saksi, hanya dimintai masukan," kata Jazuli sebelum memasuki gedung KPK, Kamis, 6 Februari 2014.

Menurut Jazuli, dia hanya melengkapi keterangan beberapa orang lain. "Sebelumnya kan diwakili ketua komisi, saya sekarang melengkapi saja," ujarnya sambil melangkah ke gedung KPK.

Sebelumnya, KPK menyatakan menyelidiki pengelolaan dana haji di Kementerian Agama. Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan penyelidikan terhadap pengelolaan dana haji 2012-2013 sudah dimulai. "Penyelidikan sudah dimulai dan sudah ada yang dimintai keterangan," kata Johan melalui pesan pendek, Rabu, 5 Februari 2014.

Pada Senin, 3 Februari 2014, anggota Komisi Agama dari Partai Persatuan Pembangunan, Hasrul Azwar, diperiksa KPK dalam kaitan dengan penyelidikan itu. Menurut Johan, Hasrul dimintai keterangan oleh para penyelidik. "Sampai sekarang KPK masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari pemanggilan sejumlah pihak," ujarnya.

Sejak awal Januari 2013, KPK mendalami laporan soal kejanggalan pengelolaan dana haji. Kejanggalan itu termaktub dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena itu, KPK segera menelaah laporan tersebut dan membuka penyelidikan atas pengelolaan dana haji 2012-2013 oleh Kementerian Agama.

Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi mencurigakan hingga Rp 230 miliar dalam pengelolaan dana haji 2004-2012. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun, dengan imbalan sekitar Rp 2,3 triliun per tahun. Pada 2013, KPK bergerak ke Mekkah untuk memantau pelaksanaan ibadah haji Indonesia.

MUHAMAD RIZKI

Terpopuler:
KPK Verifikasi Tuduhan Anas Urbaningrum Soal Ibas
Di Rumah Fahmi Idris, Ical dan Kalla Duduk Berdampingan
Anas Urbaningrum Sorongkan Bukti Foto Demokrat
Anies Baswedan Sindir Gita Wirjawan
Kalau Ditanya Penyidik, Anas Mau Bicara Soal Ibas

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

39 menit lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

10 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

23 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

23 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru Haji 2024 dan Jepang Kucurkan Bantuan untuk Papua

1 hari lalu

Top 3 Dunia: Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru Haji 2024 dan Jepang Kucurkan Bantuan untuk Papua

Top 3 dunia pada 2 Mei 2024, di antaranya pelapor yang menuduh Boeing telah mengabaikan cacat produksi 737 MAX, meninggal.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya