Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan ada empat kabupaten dan kota yang memiliki rapor akuntabilitas dengan nilai B.
"Pemda yang meraih predikat B adalah Kota Sukabumi, Kabupaten Sleman, Kabupaten Badung, dan Kota Manado," ujar Menpan Azwar Abubakar dalam penyerahan penghargaan hasil evaluasi AKIP bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2014. Menurut Azwar, setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
"Karena itu, setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun di daerah, wajib menyusun laporan keuangan yang dilengkapi laporan kinerja,” kata Azwar. Berdasarkan catatan Kementerian, Sukabumi meraih nilai B untuk ketiga kalinya, Sleman kedua kali, sementara Badung dan Manado berhasil naik kelas dari nilai CC pada tahun sebelumnya.
Azwar mengatakan masih ada sekitar 150 pemda kota atau kabupaten yang meraih nilai CC. Seluruhnya tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap laporan AKIP tahun 2013 dari 451 kabupaten dan kota. “Itu ditangani bersama-sama dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi,” ujar dia.
Kemenpan juga mencatat perkembangan menggembirakan dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten dan kota pada tahun 2014. Secara rata-rata, jumlah kabupaten atau kota yang dinilai memiliki akuntabilitas baik meningkat dari 23,91 persen menjadi 33,92 persen tahun ini. Rata-rata nilai pemerintah daerah dengan kinerja baik juga mengalami peningkatan, dari 40,54 persen menjadi 43 persen.
Norma AKIP sendiri meliputi nilai A untuk sangat baik, B untuk baik, dan nilai CC disematkan untuk kategori memadai. Sedangkan C diberikan untuk kategori agak kurang.
