TEMPO Interaktif, Jakarta: Majelis hakim yang mengadili perkara dugaan korupsi Gubernur NAD nonaktif Abdullah Puteh menyatakan sidang perkara Puteh akan tetap dilanjutkan sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil uji materiil Komisi Pemberantasan Korupsi."Dengan belum adanya keputusan MK tentang UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, maka UU tersebut dinyatakan tetap berlaku," ujar Kresna Menon, Ketua Majelis Hakim pada saat pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (10/1). Usulan uji materil KPK ini masuk ke MK pada 11 November 2004 lalu.Sebelumnya tim kuasa hukum Puteh meminta majelis hakim agar sidang ditunda hingga adanya putusan dari MK tentang penggunaan UU No. 30 tahun 2002 untuk menjerat Puteh yang dinilai mereka bersifat retroaktif (berlaku surut). Dalam eksepsi sebelumnya, Puteh dan tim kuasa hukum lainnya menyatakan UU tentang KPK ini melanggar Pasal 28 I (1) Amandemen UUD 1945 tentang hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.Majelis hakim berpendapat tidak terjadi pelanggaran terhadap pasal 28 UUD 1945 tersebut, karena yang digunakan jaksa penuntut umum untuk menuntut Puteh adalah UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah berlaku mulai 16 Agustus 1999. "Maka KPK tetap berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK," ujar Kresna. Majelis hakim juga memutuskan para JPU tetap dapat mencantumkan pangkat mereka, walaupun mereka telah menjadi penyidik di KPK. Sebelumnya tim kuasa hukum Puteh mempersoalkan pangkat yang dicantumkan para jaksa dan polisi penyidik yang diperbantukan ke KPK. Menurut mereka hal tersebut melanggar pasal 39 UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK.Majelis hakim berpendapat para polisi dan jaksa penyidik yang bekerja di KPK memang harus tunduk terhadap pimpinan KPK selama menjadi pegawai, dan tidak melaksanakan tugasnya lagi di instansi masing-masing. "Namun, fungsi penyidikan tidak dapat berubah, karenanya pangkat tetap dapat dicantumkan," ujar Kresna.Oleh karena itu pengangkatan penyidik dinyatakan sah oleh majelis hakim dan pembuatan berita acara tetap sah. "Tidak terjadi pelecehan terhadap pengadilan tipikor oleh pejabat atau pegawai KPK," ujar Kresna.Ami Afriatni