Yusuf Kalla: Moratorium Diajukan Saat Paris Club

Reporter

Editor

Jumat, 7 Januari 2005 18:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap negara-negara donor dapat bersepakat menunda pembayaran utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo tahun ini. Kesepakatan itu diharapkan tercapai melalui forum Paris Club, yang diadakan pada 12 Januari mendatang.Menurut dia, pemerintah telah berketetapan untuk menindaklanjuti tawaran sejumlah negara mengenai moratorium utang luar negeri Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan mengirim delegasinya pada pertemuan Paris Club nanti. Delegasi yang akan dikirim pemerintah terdiri dari Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda dan tim ekonominya. Dalam forum itu, kata Wapres, sesuai dengan keinginan sejumlah negara maka Indonesia akan mengajukan secara langsung permintaan moratorium tersebut. Oh ya (akan kami ajukan langsung). (Karena) memang akan dibicarakan nanti di Paris Club kan, kata dia, di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, kemarin. Tapi Jusuf Kalla belum bisa merinci secara pasti, besarnya permintaan penundaan pembayaran atas nilai utang yang jatuh pada tahun ini. Perhitungannya ada di Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. (Jadi) detailnya saya tidak bisa sampaikan, kata dia. Menurut Wapres, pemerintah hanya berharap penundaan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo tahun ini akan dapat mengurangi beban anggarannya. Tapi dia berharap, forum Paris Club bersedia menunda pembayaran utang Indonesia tahun ini minimal sekitar Rp 30 triliun. Kalau bisa dikurangi Rp 30 triliun, kan lumayan. Artinya itu ditunda. Moratorium itu kan ditunda, kata dia.Paris Club adalah forum yang terdiri dari 19 negara-negara maju dan pemberi pinjaman terbesar. Forum itu juga beranggotakan delapan negara-negara terkaya (G-8), yaitu Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Italia, Kanada, Prancis, dan Rusia. Kanselir Jerman Gerhard Schroeder yang pertama kali memprakarsai ide moratorium utang bagi negara-negara yang ditimpa musibah gempa dan gelombang tsunami, utamanya Indonesia dan Somalia.Ide ini mendapat sambutan positif dari berbagai negara donor, yang rencananya akan dibahas dalam pertemuan Paris Club mendatang. Meski terkesan hati-hati, pemerintah Indonesia menyambut baik tawaran tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta tim ekonominya mempelajari dan menindaklanjutinya. Karena, moratorium ataupun pengurangan utang akan sangat membantu beban anggaran Indonesia dalam lima tahun ke depan. Menurut catatan Bank Dunia, Indonesia mempunyai utang luar negeri sekitar US$ 130,8 miliar. Sedangkan utang Indonesia kepada Paris Club sekitar US$ 41,5 miliar. Untuk tahun ini, utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo sebesar Rp 71,9 triliun. yura syahrul

Berita terkait

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

11 hari lalu

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

14 hari lalu

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

15 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

15 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

31 hari lalu

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

58 hari lalu

BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

59 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

3 Maret 2024

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

2 Maret 2024

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

1 Maret 2024

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.

Baca Selengkapnya