TEMPO Interaktif, Jakarta:Penggabungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) adalah suatu kemunduran. Itu telah mereduksi fungsi Bapedal sebagai instansi teknis pengelolaan lingkungan hidup. “Itu set back. Karena marahnya, kami sebut pemerintahan ini sebagai rezim baru tanpa agenda lingkungan hidup,” kata Direktur Eksekutif Walhi Emmy Hafild dalam pemaparannya di Hotel Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/1) siang. Pemerintah menggabungkan kedua lembaga tersebut dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Kepres Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara. Presiden juga mengeluarkan Keppres Nomor 2 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara. Emmy menilai, kedua Keppres itu adalah tragedi lingkungan hidup tahun ini. Menurut Emmy, penggabungan kedua lembaga lewat Keppres telah menafikan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal keduanya dibentuk berdasarkan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah. Keputusan itu membuat posisi sektor lingkungan hidup menjadi lemah. Karena itu, ia menilai, alasan peleburan itu untuk menguatkan fungsi kementerian lingkungan hidup sangat tidak berdasar. “Sebaiknya UU-nya diubah dulu,” kata Emmy berargumen. Emmy menyayangkan tindakan Presiden Megawati yang dinilainya telah melanggar platform yang dibuatnya sendiri dalam masa kampanye pemilu 1999. Emmy menyebutkan, PDIP yang dipimpin Megawati adalah partai yang program lingkungan hidupnya sangat jelas dan sebagai prioritas utama. Namun setelah partai itu berkuasa, platform itu menjadi kabur, bahkan dinilai menjadi lembar hitam sektor lingkungan hidup. Emmy juga memprotes penempatan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Seharusnya, lanjut dia, main stream kebijakan lingkungan hidup berada di bahwa kebijakan ekonomi. “Ini juga suatu penurunan,” tandas Emmy. Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, yang dimintai tanggapannya mengenai protes Walhi menolak berkomentar lebih jauh. Ia merasa tidak berkompeten untuk memberikan tanggapan walaupun kementriannya berkaitan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Namun dia menolak anggapan bahwa pemerintahan saat ini tidak memberi perhatian yang besar untuk sektor lingkungan hidup. Dalam sidang-sidang kabinet, menurut Rokhmin, pendapat presiden jelas bahwa sumber daya alam adalah agenda utama. Bahkan pada bulan Februari mendatang, Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim akan diberikan kesempatan secara khusus untuk mengungkapkan agendanya dalam hal itu. Namun dia mengakui bahwa dalam implementasinya di lapangan, kerap terjadi kesenjangan. “Jadi ada semacam kesenjangan antara political will dengan implementasinya,” ujarnya. Mengenai pembuatan Keppres yang kontroversial itu, menurut Rokhmin, itu tidak dibahas di sidang kabinet. Kemungkinan dilakukan dengan menteri bersangkutan atau dalam rapat koordinasi bersama menteri koordinasinya. Ia juga mengoreksi ucapan Emmi bahwa Meneg LH berada di bawah kordinasi Menko Kesras. Menurut Rokhmin, sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, Meneg LH berada di bawah koordinasi Menko Kesra dan Menko Perekonomian. “Kan lingkungan hidup itu menjembatani antara sistem sosial dan ekonomi,” dia menjelaskan. Koalisi Organisasi Non Pemerintah (Ornop) untuk Penguatan Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, di tempat yang sama, meminta agar Presiden Megawati mencabut kedua Keppres bermasalah itu dan menerbitkan Keppres yang memberi landasan bagi pengangkatan kepada Bapedal. Permintaan itu menjadi salah satu poin yang termuat dalam surat yang akan disampaikan kepada Presiden Megawati. Mereka juga meminta Meneg LH untuk melakukan kajian tentang bentuk, fungsi dan tugas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah. (Deddy Sinaga – Tempo News Room)