Pengacara: Perkara Akil, Baru Sentuh 'Kulit' Saja  

Reporter

Editor

Bina Bektiati

Selasa, 7 Januari 2014 09:53 WIB

Mantan Ketua MK Akil Mochtar saat dijenguk istri dan anaknya di rutan gedung KPK, Jakarta, Senin (30/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Adardam Achyar, pengacara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi baru menanyakan "kulit" perkara-perkara yang melibatkan kliennya. Misalnya, apakah Akil kenal dengan sejumlah nama yang juga menjadi saksi.

"Belum masuk ke pokok permasalahan," ujarnya kepada Tempo, Senin, 6 Januari 2014.

Padahal, Akil telah diperiksa enam kali sebagai tersangka. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar itu juga telah diperiksa tak kurang dari enam kali sebagai saksi.

Namun, tim hukum Akil tak ingin meremehkan penyidik KPK. Sebab, KPK lazimnya mengkonfirmasi hal-hal penting justru menjelang pelimpahan ke tahap penuntutan. Taktik itu, kata Adardam, disengaja agar tersangka dan penasihat hukumnya tak bisa membaca arah pemeriksaan.

Ia lantas mengaku heran karena dalam pemeriksaan Akil sebagai tersangka, penyidik tak pernah jelas menyebutkan sangkaan yang diperiksakan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 51 huruf a, tersangka berhak diberitahu dengan jelas apa yang disangkakan kepadanya di awal pemeriksaan.

"Tapi penyidik hanya menyebutkan pasal yang disangkakan, misal gratifikasi, Pasal 12 b (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Perbuatannya yang mana, siapa yang memberi, berapa jumlahnya, bagaimana cara dia memberi, tidak diberi tahu, jadi kami enggak bisa membela diri," tuturnya.

Terlebih, KPK telah menetapkan Akil sebagai tersangka dalam empat kasus. Kasus dugaan gratifikasi dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi adalah yang terbaru. Sebelumnya, Akil sudah menjadi tersangka korupsi penanganan sengketa pemilihan Bupati Lebak, kasus korupsi penanganan sengketa pemilihan Bupati Gunung Mas, serta dugaan pencucian uang.

Adardam juga mengeluhkan KPK yang tak memperbolehkan saksi didampingi advokat dengan alasan tidak ada aturan yang memperbolehkan pendampingan tersebut dalam undang-undang. Padahal, kata Adardam, karena tidak ada keharusan maupun larangan dalam undang-undang, maka justru pendampingan boleh dilakukan.

BUNGA MANGGIASIH


Berita Terpopuler Lainnya


Setelah Jokowi, Endriartono Sindir Erick Thohir
Alasan Utama Ahok Emoh Tinggal di Rumah Dinas
Jokowi Tak Berdaya Robohkan Stadion Lebak Bulus
Endriartono Sindir Jokowi di Acara Konvensi
Kaka Tampil Memukau, Milan Hajar Atalanta 3-0
Anas Maju-Mundur Datangi KPK








Advertising
Advertising

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

4 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

7 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

8 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

1 hari lalu

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.

Baca Selengkapnya

Kelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1

1 hari lalu

Kelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1

Hakim MK, Saldi Isra, melemparkan guyonan mengenai kekalahan Timnas Indonesia U-23 dalam sidang sengketa pileg hari ini.

Baca Selengkapnya

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

1 hari lalu

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.

Baca Selengkapnya