TEMPO.CO, Surabaya-- Gubernur Jawa Timur Soekarwo merespon pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Dalam refleksi akhir tahun Pekan Politik Kebangsaan di Kantor International Conference of Islamic Scholars, Kamis kemarin, 12 Desember 2013, Abraham mengatakan bahwa ada koruptor kelas kakap di Jawa Timur. Selain kakap, kata dia, koruptor tersebut juga canggih dan licin karena bisa mengantisipasi penyelidikan KPK.
Terhadap pernyataan keras Ketua KPK itu, Soekarwo mengaku belum mendapat informasi apa-apa tentang siapa yang dimaksudkan. “Sampai sekarang saya belum dapat informasi siapa koruptor kakap yang dikatakan Ketua KPK itu,” kata Soekarwo, Jumat 13 Desember 2013.
Kalaupun ucapan Abraham benar, kata Soekarwo, maka harus dilakukan pengecekan secara seksama, kasusnya seperti apa, siapa yang terlibat dan berapa jumlah kerugian negara. Sebagai Ketua KPK, Soekarwo yakin Abraham tidak asal bicara. "Ketua KPK pasti mempunyai data yang valid. Tapi siapa koruptor yang dimaksudkan itu, saya tidak tahu,” kata dia.
Mengenai pantas tidaknya seorang Ketua KPK membuat pernyataan seperti itu secara terbuka, Soekarwo yakin bahwa lembaga antirasuah tersebut pasti mempunyai kode etik tersendiri. Namun Soekarwo heran bila Abraham menuding ada koruptor kakap di wilayah yang dia pimpin.
“Sebab Jawa Timur merupakan pilot project KPK tentang pencegahan kasus korupsi, dan sampai saat ini proses kerjasama itu masih terus berjalan. Saya tidak tahu mengapa pernyataan itu bisa muncul," ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini.
Menurut Soekarwo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dikategorikan keuangan negara adalah uang di APBN/APBD, BUMN/BUMD dan pernyertaan APBD/APBN di pihak ketiga. Soekarwo menduga pernyataan itu muncul bukan hanya tentang dana pemerintah pusat yang diterima oleh Jawa Timur.
Ketika ditanya apakah pernyataan Ketua KPK itu bisa menimbulkan keresahan bagi penyelenggara negara di Jawa Timur, Soekarwo enggan menanggapi. Alasannya, ia tidak ingin masuk pada kode etik KPK tentang bagaimana memeriksa suatu kasus. “Pemerintah daerah siap akan memberikan fasilitas termasuk data ketika diminta oleh KPK” kata Soekarwo.
