TEMPO.CO, Surabaya - Nama bekas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, tidak dicoret dari daftar calon anggota legislatif tetap yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur. Nama Bambang nangkring di urutan dua calon anggota DPRD Jawa Timur dari PDIP meski ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur.
“Partai masih menunggu (perkembangan kasus jasa pungut) dan belum bersikap apa-apa,” kata Wakil Ketua Badan Infokom DPD PDIP Jatim, Puguh Wardono, di kantor DPD PDIP Jawa Timur, Rabu, 4 Desember 2013.
Puguh mengaku yakin Bambang tidak bisa dipersalahkan. Menurut dia, proses pembuktian kasus ini masih panjang. Bambang pun bisa melakukan pembelaan di pengadilan. “Penetapan tersangka itu kan versi dari penyidik. Kami masih berharap Bambang DH tidak tersangkut,” kata Puguh. PDIP, kata di, akan menyiapkan tim pembela hukum terbaik untuk membantu Bambang DH.
Ihwal pencalegan Bambang DH, partai tidak mau gegabah. Apalagi, Bambang adalah publik figur yang bisa menjadi penarik massa. Bambang DH disebutnya sebagai kader terbaik PDIP Jawa Timur. “Ada prosedur khusus yang diterapkan oleh partai karena Bambang termasuk pengurus DPD dan Ketua Badan Kehormatan partai,” katanya.
Wacana Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menarik Bambang Dwi Hartono ke DKI Jakarta bisa terganjal kasus gratifikasi jasa pungut pajak daerah kepada DPRD Surabaya tahun 2007 senilai Rp 720 juta. Saat ini Bambang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur setelah diperiksa delapan jam pada 27 November lalu.
Bambang dianggap bersalah karena memberikan persetujuaannya untuk memenuhi permintaan insentif pimpinan DPRD Kota Surabaya, Musyafak Rouf. Penyidik Subdrektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim tak menahannya karena dinilai kooperatif.
