KPK Telusuri Aliran Suap SKK Migas ke DPR  

Reporter

Editor

Febriyan

Kamis, 5 Desember 2013 18:25 WIB

Politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana memberi keterangan saat tiba memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/11). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut hubungan antara uang US$ 200 ribu yang ditemukan di kantor Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karyo dan dugaan pemberian "tunjangan hari raya" bagi Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat. Pengusutan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Jumlahnya sama, ada nomor seri (uang) yang beberapa sama, makanya kami telusuri hubungannya," ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad di Balai Kartini, Kamis, 5 Desember 2013.

Kabar adanya aliran dana suap SKK Migas ke Senayan berasal dari tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rudi pernah mengaku diminta anggota Komisi Energi DPR, Sutan Bhatoegana, untuk menyiapkan THR buat Sutan dan rekan-rekannya pada Juli 2013.

Rudi mengaku pernah melakukan pertemuan dengan politikus Partai Demokrat itu di Plaza Senayan, Mall Bellagio, Pacific Place, dan Dharmawangsa Square. Sejumlah pengusaha yang ikut dalam tender di SKK Migas juga ikut dalam pertemuan itu. Uang sebesar US$ 200 ribu pun sudah diserahkan Rubi melalui pelatih golfnya, Devi Ardi. Ardi kemudian menyerahkan uang itu ke rekan separtai Sutan, Tri Yulianto. Sutan dan Tri sendiri sudah membantah meminta THR ini.

Abraham mengatakan, jika pihaknya menemukan hubungan soal aliran dana ini, tak tertutup para anggota Komisi Energi bisa menjadi tersangka. Adapun hubungan Menteri ESDM Jero Wacik dan uang dolar itu, menurut Abraham, masih belum terlihat. "Kami belum mendapatkan kesimpulan soal itu," ucapnya.

BUNGA MANGGIASIH

Terpopuler
Sidak ke Menteng Atas, Jokowi: Saya Kecewa!
Kata Suami Bu Pur Soal Istana, SBY, dan Istrinya
Ahok Terus Perangi Mal Biang Kemacetan
Gaji Rp 1,7 Miliar, Ahok Tantang Fitra Audit Tabungan














Advertising
Advertising




Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

17 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

19 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya