Bekas Sekjen Kemenlu Ditahan KPK  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 14 November 2013 22:53 WIB

Rsemi jadi tahanan KPK, mantan Sekretaris Jendral Kemenlu RI, Sudjadnan Parnohadiningrat memberikan keterangan dihadapan awak media seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, (14/11). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat, Kamis, 14 November 2013. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penahanan ini terkait status Sudjadnan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan dana penyelenggaraan pertemuan atau sidang internasional di Kementerian Luar Negeri pada tahun anggaran 2004-2005.

"Diduga negara mengalami kerugian sekitar Rp 18 miliar," kata Johan di Jakarta, Kamis, 14 November 2013.

Johan mengatakan Sudjadnan disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk sangkaan tindakan melanggar hukum memperkaya diri sendiri, Sudjadnan dapat diganjar hukuman penjara dan denda hingga Rp 1 miliar. Untuk sangkaan penyalahgunaan wewenang, Sudjadnan bisa diganjar hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Johan mengatakan, dalam masa penahanan ini, Sudjadnan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Penahanan pertama ini, kata dia, berlaku selama 20 hari.

Sudjadnan membantah dirinya menerima aliran dana dari korupsi penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional di Indonesia. Dia mengatakan penyimpangan sebenarnya dilakukan oleh bawahannya, Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri Eka Warsita dan pelaksana anggaran, Putu.

"Yang menjebak saya adalah orang-orang di bawah saya. Mereka mengajukan anggaran sangat mepet dengan pelaksanaan konferensi sehingga saya tidak mungkin menolak karena sudah mengundang ratusan bangsa lain," kata Sudjadnan di gedung KPK.

Sudjadnan mengakui, sebagai pemegang kuasa kendali keuangan tertinggi, wajar jika KPK meminta pertanggungjawabannya. Namun mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mau memberikan kesaksian yang meringankan kasusnya.

"Saya ini menjaga nama baik dan martabat bangsa, tetapi sekarang dipenjara," ujar Sudjadnan.

Sudjadnan mengatakan, pada 2004-2005, Kementerian Luar Negeri diminta Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelenggarakan sebanyak mungkin konferensi internasional di Indonesia. Penyelenggaraan konferensi internasional ini untuk menunjukkan perkembangan Indonesia kepada dunia.

Sudjadnan mengatakan penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional ini telah memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Dia mencontohkan, dari Tsunami Summit yang digelar pada Januari 2006 berhasil digalang sumbangan sebesar US$ 4,2 miliar atau setara Rp 40 triliun untuk bencana tsunami Aceh.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

Berita Terpopuler:
Ahmad Dhani Mengaku Bangkrut Gara-gara Kasus AQJ
Nazar: Uangnya Anas Triliunan Rupiah
Cerita Ganjar tentang Gubernur 'Bodoh'
Dahlan: Marzuki Alie Minta Teuku Bagus Dipecat
Kisah Heroik TNI Damaikan Tentara Libanon-Israel
Atut, 'Ratu Banten' yang Hobi Pelesir
Pelesir di Kairo, Atut Pilih-pilih Mobil




Berita terkait

Kementerian keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan Ke KPK

7 menit lalu

Kementerian keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan Ke KPK

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

1 hari lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

1 hari lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK, diduga ada kaitan dengan duaan penggelapan uang rekan bisnisnya

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

2 hari lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

2 hari lalu

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

2 hari lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

2 hari lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya