Soal Suap Gedung DPR, Marzuki: Tanya KPK  

Reporter

Kamis, 14 November 2013 09:09 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie saat tiba memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (22/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie tetap enggan memberikan nama siapa saja fraksi yang kecipratan dana proyek pembangunan gedung parlemen, yang kemudian dibatalkan atas desakan masyarakat itu. Dia beralasan nama-nama ini sudah dipegang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya bilang tanya di KPK saja. Mereka sudah ada catatan," kata Marzuki kepada Tempo, Rabu, 16 November 2013. Namun, dia mengatakan, tak pernah menyampaikan nama-nama fraksi kepada KPK. "Biarlah KPK menyidiknya," kata dia. (PKB Minta Marzuki Blakblakan, PPP Enggan)

Sebelumnya, Marzuki menuturkan proyek pembangunan gedung setinggi 36 lantai itu bernilai Rp 1,8 triliun. Dia lalu meminta Sekretaris Jenderal DPR mengevaluasi proyek sehingga nilainya turun menjadi Rp 1,16 triliun. Sebelum proyek dimulai, Marzuki sempat memanggil perusahaan peserta tender pembangunan gedung. (Soal suap pembangunan gedung DPR, klik di sini)

Selain itu, Marzuki mencium adanya kejanggalan dari gelagat beberapa fraksi di DPR. Dia menyebutkan, sejumlah fraksi mendatangi dan terus mendorong supaya proyek itu segera diteken. Bahkan, kata dia, ada satu fraksi yang protes karena fee-nya kekecilan.




(Baca: Marzuki Alie Tuding BUMN Tebar Duit)

WAYAN AGUS PURNOMO
Berita lain:
Ini Alasan Jokowi Dukung Gerakan Busway Kick
Busway Kick Tak Perlu Disponsori Pemerintah(
5 Cara Digital Beri Bantuan untuk Korban Haiyan
Mahasiswa Kairo Dilarang Kritik Atut
Lumat Selandia Baru, Meksiko Kian Dekat ke Brasil
Bekasi Minta Bus Reguler Masuk Jalur Busway










Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

15 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

2 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya