TEMPO.CO, Bandung - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman menjamin tak akan ada penggiringan suara keluarga anggota TNI-AD untuk memilih kandidat calon presiden atau legislator tertentu, termasuk calon dari kalangan pensiunan jenderal, dalam Pemilu 2014.

"Perwira dan prajurit kita bukan orang bodoh. Anggota TNI jelas tak boleh memilih, netral. Keluarganya (anggota TNI) berhak memilih, dan itu kita serahkan semuanya pada mereka," kata dia usai acara di Secapa TNI-AD, Kota Bandung, Selasa, 12 Novembebr 2013.

Netralitas TNI, kata Budiman, adalah syarat bagi anggota TNI agar mampu menjaga keamanan Pemilihan Umum 2014 dengan baik. "Kami harus netral, tak boleh ada sedikit pun pikiran tak bersih di kepala kami. Kepentingan kita hanya untuk bangsa dan negara," ujar dia.

Soal beberapa 'sesepuh' TNI yang mencalonkan diri menjadi presiden, Budiman menambahkan, itu adalah hak mereka untuk menyalurkan keinginan dan urun kemampuan memimpin bangsa.

"Tetapi beliau-beliau ini tak boleh mempengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan oleh TNI. Perwira TNI yang menjadi caleg dan terlibat tim sukses calon pun harus sudah mengundurkan diri dari TNI," kata dia.

Pagi tadi di kompleks Secapa TNI, Jalan Hegarmanah, Kota Bandung, Budiman memimpin apel yang diikuti seluruh panglima kodam serta komandan resor dan distrik militer se-Indonesia. Apel rutin itu adalah evaluasi dan rencana pengamanan tahunan. "Tapi kebetulan pada 2014 ada Pemilu, maka fokus membahas pengamanan Pemilu agar lebih baik, tertib, jujur, dan adil," kata dia.

Budiman mengatakan sudah menginstruksikan beberapa hal yang harus dilakukan terkait Pemilu 2014, yakni para danrem dan dandim nanti harus bekerja berdasarkan data kuantitaif pemilih yang benar dan pasti, berapa jumlah yang punya hak pilih dan sebagainya berikut data perkembangan mereka. Dengan demikian, bisa diketahui pula daerah mana saja yang menjadi pusat-pusat kekuatan politik tertentu.

"Dari data itu, nanti kami akan bisa redam jika akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan," kata dia.


ERICK P. HARDI