"Jadi Presiden SBY bukan mengkritik Jokowi," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syariefuddin Hasan saat dihubungi, Jumat, 8 November 2013. Untuk meningkatkan kemudahan investasi dan memudahkan pembangunan infrastruktur, kata Syarief, Presiden SBY justru menyarankan agar pengusaha merapat ke Jokowi.
Syarief mengingatkan, sudah ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk penyelesaian kemacetan Jakarta, Syarief menjelaskan, hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, salah alamat jika Presiden SBY mengkritik Jokowi karena dia merupakan bagian dari pemerintah. "Makanya, pernyataan Presiden SBY jangan dilihat sepenggal," kata dia.
Pada era Fauzi Bowo, Gubernur sudah pernah dipanggil pemerintah pusat untuk memaparkan strategi penanganan kemacetan di Jakarta. Pemanggilan ini terkait dengan sinkronisasi program pengentasan kemacetan pemerintah pusat dengan daerah. Menteri Koperasi dan UKM ini mengingatkan, Jakarta memiliki anggaran untuk menuntaskan masalahnya sendiri. "Sekarang kan bagaimana pemerintah daerah mengelola dana," kata dia.
Syarief mengakui, di era Gubernur DKI yang baru, pemerintah belum berkoordinasi lagi ihwal penanganan kemacetan ini. Hanya saja seharusnya, pejabat sebelumnya menyampaikan apa saja program yang masih tertunda kepada penggantinya. Program penanganan kemacetan, kata Syarief, merupakan program berkelanjutan, sehingga harus ada transfer kebijakan kepada gubernur penerus Fauzi Bowo. "Itu kewenangan Jokowi selaku Gubernur (DKI Jakarta) sekarang," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan parah di Ibu Kota kepada Gubernur Joko Widodo. Ini disampaikan SBY saat mendapat pertanyaan dan sindiran dari beberapa perdana menteri dari negara di Asia Tenggara dalam pertemuan East Asian Summit 2013.
