Tren Korupsi Banten, Temuan BPK: Main Proyek Nyawa

Reporter

Jumat, 25 Oktober 2013 06:26 WIB

Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany usai menghadiri sebuah acara di Setu, Tangerang Selatan, Banten, (23/10). Setelah Gubernur Banten Atut Chosiyah jarang muncul di hadapan publik, Rano Karno yang tampil di kegiatan kegubernuran. ANTARA/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO, Banten - Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap temuan mengejutkan. BPK menemukan maraknya penyimpangan terkait fasilitas kesehatan di seantero Provinsi Banten. Penyimpangan yang terindikasi korupsi itu bahkan terjadi di rumah sakit-rumah sakit rujukan, tempat warga Banten berobat jika sakit.

Penyimpangan itu mengakibatkan kemampuan fasilitas kesehatan tersebut untuk menangani pasien, bahkan menyelamatkan nyawa warga, berkurang.

BPK menyatakan setidaknya ada tiga indikasi dalam pengadaan alat kesehatan yang mencapai Rp 30 miliar itu. Ketiga indikasi itu: alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp 5,7 miliar, alat kesehatan tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah Rp 6,3 miliar, dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik senilai Rp 18,1 miliar.

Atas temuan itu, menurut laporan BPK, Dinas Kesehatan menyatakan sanggup melengkapi kekurangan alat-alat tersebut, menggantinya sesuai dengan spesifikasi dan, mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Semua kesanggupan itu dituangkan dalam berita acara. ”Meski begitu, BPK tak dapat meyakini atas keterangan alat kesehatan yang dilengkapi di luar dari pemeriksaan fisik,” demikian isi laporan BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam proyek alat kesehatan di Provinsi Banten tahun 2010-2012. Tim KPK yang terdiri atas 10 orang kemarin mendatangi kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Sebelumnya KPK memeriksa kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Banten dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Penyelidikan tersebut, dia melanjutkan, juga diperkuat temuan Badan Pemeriksa Keuangan. ”Temuan BPK terkait hal itu tentu menjadi bahan penyelidikan,” kata Johan.

Kepala Dinas Kesehatan Banten Djaja Budisuharja, hingga berita ini ditulis, belum bisa dimintai konfirmasi. Dihubungi melalui telepon seluler dan dikirimi pesan singkat, belum ada respons.


FAIZ NASHRILLAH | TRI SUHARMAN | WASI'UL ULUM | SUKMA


Terpopuler
Mitos di KPK, Tahanan Punya Istri Lebih dari Satu?
Proyek Wawan di Kantor Airin: Trotoar Rp 17,8 M
Seks Oral di Kantin Sekolah, Dua Pelajar Dihukum
Proyek Wawan di Kantor Airin: Rehab Sungai Rp 11 M
Cara Hindari Antrean Pemasangan BBM
Pengacara Tak Tahu Suami Airin Punya Wanita Lain
Suami Atut Stroke Tetap Nyaleg, Ini Kata Bawaslu
Beda iPad Mini 2 dan Pendahulunya
Ruhut: Katanya Ormas Budaya, PPI Kok Ngomong Gosip


Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

3 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

5 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

13 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya