Jawa Tengah Kekurangan Pasokan Kayu 4,3 Juta Meterkubik Per Tahun

Reporter

Editor

Jumat, 3 Desember 2004 14:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Semakin sempitnya lahan dan maraknya penjarahan hutan di Jawa Tengah membuat pasokan kebutuhan kayu sangat terbatas. Setiap tahunnya Jawa Tengah bahkan mengalami kekurangan hingga 4,3 juta meterkubik. "Defisit atau kekurangan bahan baku kayu di Jateng sebesar 4.300.000 meterkubik per tahun," kata Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah, Frans Sinaga, dalam sambutan dalam kegiatan pertemuan hutan rakyat di Semarang, Jumat (3/12).Dengan kondisi seperti ini, "Sebenarnya peluang besar untuk pengembangan hutan rakyat sangat terbuka lebar," kata Frans. Kekurangan bahan baku kayu itu dengan perincian, bahan kayu 6.6 juta meterkubik, sementara kemampuan penyediaan sebesar 2,3 juta meterkubik yang diperoleh dari Perum Perhutani sebanyak 600 ribu meterkubik dan hutan rakyat sebanyak 1,7 juta meterkubik.Untuk lebih mendukung pengembangan hutan rakyat ini didukung oleh berbagai kondisi hutan di Jawa Tengah. Tercatat sedikitnya 984.722,06 hektar sebagai lahan kritis, dengan perincian 71.987,25 hektar berada di kawasan hutan lindung, sementara di luar kawasan lindung seluas 149.932,62 hektar, dan di kawasan budidaya usaha pertanian seluas 762.802,19 hektar.Pada sisi lain, penjarahan kawasan hutan di Jawa Tengah cukup tinggi, sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Pada 1999 tercatat sedikitnya 2,4 juta pohon senilai Rp 37,3 milyar hilang, sementara tahun 2000 terjarah sedikitnya 1,68 juta pohon senilai Rp358,7 milyar rupiah, tahun 2001 sebanyak 2,1 juta pohon senilai Rp 399,4 milyar dan tahun 2002 tidak kurang 1,7 juta pohon senilai Rp 198,2 milyar.Dijelaskan pula oleh luas Jawa Tengah seluas 3.254.412 ha seharusnya 976.323,60 ha (30 persennya) seharusnya menjadi luas lahan ideal untuk hutan. Namun kenyataannya kekurangan lahan yang berfungsi hutan kurang lebih 103.196,91 Ha (3,17 persen).Masyarakat Permebelan dan pengolah kayu, Yakob, mengeluhkan semakin seretnya pasokan kayu akhir-akhir ini. Yakob menengarai hal ini sebagai efek gebrakan 100 hari pemerintahan SBY untuk menindak tegas illegal logging. "Kami sangat menyambut baik, namun jangan hanya kelas teri saja yang ditindak," kata Yakob. Efek penindakan kayu ilegal ini, pasokan agak tersendat karena kapal menunda pengangkut yang menunda membawa kayu. Penumpukan kayu ini di khawatirkan akan dipermainkan oleh cukong. "Sekarang agak tersendat ke Jawa, sementara ini harga memang sudah mulai naik tapi masih normal. Tapi takutnya kalau kayu-kayu yang numpuk itu dijual lagi ke luar negeri oleh cukong dan importer," kata Yakob. Dian Yuliastuti--Tempo

Berita terkait

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

45 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

25 Januari 2024

Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

24 Januari 2024

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

17 Januari 2024

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.

Baca Selengkapnya

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

14 Januari 2024

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.

Baca Selengkapnya

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

13 Desember 2023

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

26 November 2023

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

10 November 2023

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.

Baca Selengkapnya