TEMPO.CO, Cianjur- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Gatot, memberikan peringatan keras kepada para peneliti Situs Gunung Padang di Desa Karyamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, agar tidak merusak ekosistem di kawasan cagar budaya itu. Jika peringatan itu tak digubris, Gatot menyarankan agar penelitian dihentikan.

"Penelitian tidak harus merusak ekosistem. Apalagi jika mendapatkan protes dari masyarakat sekitar," kata Gatot di Cianjur, Rabu 25 September 2013.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Tedi Artiawan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak pernah dilibatkan dalam penelitian. Sebab, izin penelitian yang dilakukan dari pemerintah pusat. "Jadi kami tidak bisa melakukan intervensi kepada para peneliti, karena mereka mendapatkan izin dari pemerintah pusat," katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Cianjur, Abah Ruskawan menjelaskan, Undang-Undang Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya sedang menghadapi serangkaian ujian, seperti munculnya kasus-kasus yang berbasis penelitian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk penelitian di Situs Gunung Padang.

"Penelitian Gunung Padang yang dilakukan Tim Terpadu Riset Mandiri ditolak masyarakat Gunung Padang, karena dilakukan tanpa masyarakat setempat," kata Abah.

Menurut dia, rangkaian penelitian itu dilakukan dengan menggunakan alat berat pengeboran. Tentunya hal itu berdampak kepada perubahan keaslian situs. "Apalagi ada kabar peledakan yang akan dilakukan di 12 titik, tapi baru 7 titik yang sudah diledakan karena keburu mendapatkan protes warga," kata Abah.

Sebelumnya, Ketua Tim Peneliti Arkeologi, Ali Akbar mengatakan, penggunaan bahan peledak dalam penelitian sebenarnya wajar saja. Sebab hal itu merupakan metode geofisika yang sudah lazim digunakan untuk menghasilkan gambaran potongan secara komputer yang dimasukan alat di dalamnya. "Selain itu, bahan peledak yang digunakan tidak sampai merusak cagar budaya Gunung Padang," kata dia.

DEDEN ABDUL AZIZ