TEMPO.CO, Jakarta - Joko Widodo kembali unggul dalam hasil survey calon presiden 2014. Dalam survei nasional elektabilitas calon presiden yang digelar Lembaga Klimatologi Politik (LKP), seperlima responden memilih Jokowi ketimbang calon lain.
"Dalam survei LKP kali ini, Gubernur DKI Jakarta tetap menjadi capres terfavorit pilihan publik. Sebanyak 19,6 persen publik mengaku akan memilih Jokowi sebagai presiden, jika pilpres dilaksanakan hari ini," ujar Direktur Lembaga Klimatologi Politik Usman Rachman, Senin, 3 September 2013.
Di urutan selanjutnya ada Wiranto dengan 18,5 persen, Prabowo Subianto (15,4), Jusuf Kalla (7,6), Aburizal Bakrie (7,3 persen), dan Megawati (6,1). Berikutnya, Dahlan Iskan (3,4), Rhoma Irama (3,4), Mahfud Md. (3,3), Hatta Rajasa (2,5), dan Surya Paloh (2,4). Tokoh lainnya 1,3 persen. Sebanyak 9,2 persen responden mengaku belum punya pilihan.
Menurut Usman, dari survei calon berpasangan, Jokowi juga unggul. Jokowi yang dipasangkan dengan Megawati ini meraih hasil 30,7 persen. Disusul Wiranto dan Harry Tanoesudibyo (30,4), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (19,8), dan Aburizal Bakrie-Pramono Edie Wibowo (6,9). Sisanya sebanyak 12,2 persen responden belum menentukan pilihan.
Usman mengatakan, survei dilaksanakan pada 12-18 Agustus di 33 provinsi. Populasi survei ini adalah seluruh calon pemilih dalam pemilu 2014. Jumlah sampel 450 responden. Sampel diperoleh melalui teknik pengambilan secara berjenjang atau multistage random sampling.
Margin error sebesar 4,6 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara via telepon.
FEBRIANA FIRDAUS
Terpopuler:
Jusuf Kalla: Jokowi Harus Nyapres
Sengman Pernah Hadir ke Wisuda Anak SBY?
Menteri Agama Ngambek Pidatonya Terpotong Azan
Relokasi Blok G Cepat, Jokowi Tungguin Tukang Cat
Jenderal Moeldoko: Dulu Saya Tak Tahu Gratifikasi
Berita terkait
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi
2 jam lalu
Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
4 jam lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca SelengkapnyaPria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana
4 jam lalu
Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaMusa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024
5 jam lalu
Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.
Baca SelengkapnyaBerita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen
5 jam lalu
Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?
6 jam lalu
Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?
Baca SelengkapnyaRelawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?
6 jam lalu
Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?
Baca SelengkapnyaApa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?
7 jam lalu
Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?
Baca SelengkapnyaAgar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang
7 jam lalu
Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaTidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai
7 jam lalu
Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.
Baca Selengkapnya