TEMPO.CO, Jakarta - Penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan publik lebih suka dengan penentuan Ramadan pada masa Orde Baru. LSI menilai publik tak suka dengan hiruk-pikuk sidang isbat yang digelar pada era Reformasi.

"Pada era Soeharto, pemerintah tidak mengekspos terang-terangan sidang isbat," kata peneliti LSI, Rully Akbar, kepada wartawan di Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2013.

Survei LSI menyatakan sebanyak 54,4 persen responden lebih suka penentuan Ramadan pada era Soeharto. Sebanyak 31 persen suka era Orde Lama Soekarno, dan hanya 14,4 persen yang suka dengan penentuan Ramadan era Reformasi.

Menurut Rully, publik menilai penentuan Ramadan era Reformasi adalah penentuan yang paling riuh. Peran pemerintah menggelar sidang isbat dan menentukan jatuh tempo Ramadan turut andil membuatnya menjadi riuh. "Heboh karena diekspos ke publik, publik juga semakin kritis," katanya.

Menurut survei, publik juga ingin penentuan awal puasa dan hari Lebaran biar ditentukan oleh masyarakat yang diwakili oleh organisasi-organisasi Islam berbagai aliran. Pemerintah tak perlu terlibat menyeragamkan penetapan awal puasa dan Lebaran.

Penelitian LSI menyatakan sebanyak 51 persen publik tak menginginkan keterlibatan pemerintah dalam sidang isbat. Sebaliknya, hanya 36,5 persen yang menginginkan keterlibatan pemerintah. "Hari Raya Lebaran adalah kepercayaan warga yang tak perlu dicampuri pemerintah," kata Rully.

LSI tak memetakan apakah mereka yang suka dengan metode hisab adalah masyarakat aliran Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Hal itu tak masuk dalam pertanyaan yang diajukan LSI kepada responden. "Kami memang tidak membeda-bedakan aliran atau kelompok dalam penelitian ini," kata Rully.

Penelitian LSI terkait penentuan Hari Raya Lebaran ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Penentuan responden dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin eror 2,9 persen. Penelitian dilakukan pada 13-14 Agustus lalu.

ANANDA BADUDU