Mendagri Ogah Komentar Soal Konflik Sampang  

Reporter

Editor

Anton William

Jumat, 2 Agustus 2013 16:38 WIB

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ogah mengomentari soal konflik Sunni dan Syiah di Kabupaten Sampang, Madura. "Soal Sampang masih didalami," kata dia ketika ditemui di kantornya, Jumat, 2 Agustus 2013.

Kemarin, Gamawan dan rombongan Kementerian menyambangi Surabaya, Jawa Timur. Di sana mereka bertemu dengan Tim Rekonsiliasi Sampang yang diketuai Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Abd A'la, Gubernur Soekarwo, dan perwakilan Badan Silaturrahmi Ulama-ulama Pesantren Madura (Bassra).

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik Kemendagri, Tanribali Lamo, mengatakan kiai setempat berperan penting dalam menyelesaikan konflik masyarakat di Kabupaten Sampang. Upaya rekonsiliasi bisa dimulai dengan merukunkan kiai dengan penganut Syiah pimpinan Tajul Muluk yang kini berada di pengungsian.

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima perwakilan Syiah di Istana pertengahan Juni lalu, berturut-turut menteri kabinet menyambangi Jawa Timur untuk mengupayakan rekonsiliasi. Menteri yang sudah ke sana antara lain Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Pekan lalu, Suryadharma menyatakan pemulangan pengungsi Syiah ke Sampang akan lebih lancar jika mereka menerima permintaan Ulama Bassra. Ulama Bassra meminta para pengungsi bertobat sebagai syarat pemulangan. Mereka bahkan mengancam tak bisa menjamin pengrusakan tak akan terulang jika pulang tanpa bertobat terlebih dulu.




ANANDA BADUDU




Berita Terpopuler
Anak Jenderal Pelanggar Jalur Busway Ber-IPK 1,26

Ahok: Saya Siap Mati Demi Konstitusi

Aksi Gagah Supir Transjakarta Tegur Penyerobot

Ini Aliran Duit Dalam Rekening Ahok

Roy Marten: Jokowi Pegang Indonesia, Ahok Jakarta

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

11 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

52 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

58 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya