TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan telah menerima instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ihwal nasib warga negara Indonesia yang terjebak dalam gejolak politik di Mesir. "Beliau menekankan perlunya perlindungan warga negara Indonesia," kata Marty, di kantornya, Kamis, 1 Agustus 2013.
Dalam rangka itu, ia menambahkan, Presiden SBY meminta Kedutaan Besar RI di Mesir benar-benar memastikan perlindungan warga Indonesia di sana. Marty pun menegaskan jajarannya bakal memberikan perlindungan kepada WNI.
Menurut Marty, pemerintah telah menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi di Mesir, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. "Bisa dikatakan seandainya pihak-pihak terkait tidak menunjukkan sikap menahan diri, bisa dianggap Mesir berada di ambang konflik yang lebih dahsyat lagi," ucap dia.
Marty mengatakan, pemerintah berharap semua pihak di Mesir bisa melakukan kompromi serta mementingkan kembalinya demokrasi dan konstitusi. "Indonesia bukan negara yang tanpa pengalaman," katanya. "Kita juga pernah seperti ini, 10-15 tahun yang lalu, prosesnya bergulir relatif jauh lebih baik."
Adapun Kementerian Luar Negeri hingga kini belum memutuskan untuk memulangkan warga negara Indonesia yang berada di tengah gejolak politik di Mesir. "Kami tidak akan gegabah untuk mengeluarkan sebuah statement, misalnya menarik WNI dari Mesir," kata Marty.
Alasannya, menurut Marty, berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap Mesir. "Kita kan juga sering merasakan, di masa lalu, ketika kita ada masalah, lalu ada satu negara mengeluarkan travel advisory, kan rasanya kurang pas," ujar dia.
Kendati begitu, pemerintah telah mengeluarkan imbauan kepada warga Indonesia di Mesir. "Kami mengimbau kepada WNI agar menghindari kumpulan massa, apalagi ikut demonstrasi," ucap Marty. Ia memastikan situasi di Mesir dan keamanan warga Indonesia tetap terus dipantau pemerintah.
Kementerian Dalam Negeri Mesir, Rabu, 31 Juli 2013, mengeluarkan pernyataan yang memberikan kuasa penuh kepada aparat kepolisian untuk membersihkan para demonstran, pendukung presiden terguling Muhammad Mursi, dari jalanan karena dianggap telah mengancam keamanan nasional.
PRIHANDOKO
Topik terhangat:
Ahok vs Lulung | Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri
Berita lainnya:
Ahok Hadapi Preman, Prabowo Pasang Badan
Ahmadiyah: Moeldoko Terlibat Operasi Sajadah 2011
Penerobos Portal Busway Bukan Anak Jenderal
Nazaruddin Janji Ungkap Kasus yang Lebih Besar
Berita terkait
Retno Marsudi Bahas Langkah Perlindungan WNI di Tengah Krisis Timur Tengah
1 hari lalu
Retno Marsudi menilai situasi Timur Tengah telah mendesak Indonesia untuk mempersiapkan diri jika situasi semakin memburuk, termasuk pelindungan WNI
Baca SelengkapnyaKementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan
4 hari lalu
Kementerian Luar Negeri RI membenarkan telah terjadi perkelahian sesama kelompok WNI di Korea Selatan persisnya pada 28 April 2024
Baca SelengkapnyaOtoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar
6 hari lalu
Biro-biro di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak percaya Israel gunakan senjata dari Washington tanpa melanggar hukum internasional
Baca SelengkapnyaRusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat
6 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam negara-negara Barat akan mendapat balasan tegas jika aset-aset Rusia yang dibekukan, disita
Baca SelengkapnyaWNI Selamat dalam Gempa Taiwan
7 hari lalu
Taiwan kembali diguncang gempa bumi sampai dua kali pada Sabtu, 26 April 2024. Tidak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah ini
Baca SelengkapnyaIOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI
7 hari lalu
IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI
Baca Selengkapnya23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award
7 hari lalu
Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia
14 hari lalu
Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?
Baca SelengkapnyaKemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB
15 hari lalu
Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.
Baca SelengkapnyaMenteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel
17 hari lalu
Sergey Lavrov terhubung dalam percakapan telepon dengan Iran Hossein Amirabdollahian sebelum serangan membahas situasi di Timur Tengah
Baca Selengkapnya