TEMPO.CO, Surabaya - Tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur inkumben Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) berharap pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 29 Agustus 2013 mendatang tidak ditunda. Pelaksanaan pilkada tepat waktu dianggap tidak akan mempengaruhi program kampanye.
"Intinya, kami tidak mempersoalkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memenangkan Khofifah. Tapi kami berharap tidak ada penundaan pilkada," kata penasihat tim sukses KarSa, Martono, dalam jumpa pers di Bale KarSa, Kamis, 1 Agustus 2013.
Menyikapi putusan DKPP dan Komisi Pemilihan Umum Pusat yang meloloskan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja, Martono menegaskan tidak akan mempersoalkan hasil putusan tersebut. Sepanjang putusan itu diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan KarSa.
Tapi, apabila ada penundaan pelaksanaan pemilu gubernur, tim sukses akan membicarakan lebih lanjut apakah akan mengajukan gugatan atau tidak. "Kalau ada penundaan, kita akan membicarakan itu," kata Martono.
Hanya, Martono khawatir perubahan putusan KPU ini menjadi preseden untuk kasus sengketa pemilu. Materi putusan bisa dijadikan titik balik alasan mengajukan gugatan. Pihak yang merasa dirugikan selama proses pemilu berpeluang untuk mempersoalkannya di Mahkamah Konstitusi karena hasilnya tidak sesuai.
"Jadi sengketa hasil nanti yang dipersoalkan. Kita berharap tidak akan seruwet itu," ujar dia. Tim KarSa juga berharap agar pelaksanaan pemilu kepala daerah nanti bisa selesai dalam satu putaran.
Kuasa hukum KarSa, Trimoelja D. Soerjadi, mengatakan gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN) memang memungkinkan untuk dicabut. Asalkan pencabutan itu juga disetujui oleh KPU, Bambang D.H.-Said Abdullah, dan Eggi-Sihat sebagai tergugat intervensi. Namun, menurut Trimoelja, masalah bisa menjadi pelik bila hasil putusan PTUN ternyata bertolak belakang dengan hasil putusan DKPP.
