Sejumlah pekerja menggunakan alat berat menyelesaikan perbaikan jalan di jalur pantura Brebes, Jateng, Rabu (17/7). ANTARA/Oky Lukmansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bina Pelaksana Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Winarno, menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan kemungkinan salah paham dalam menilai dan mengukur proyek-proyek perbaikan jalan Pantura.
"Ada perbedaan dalam penilaian, mungkin kurang penjelasan di lapangan," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 19 Juli 2013.
Menurut dia, kontur tanah tak semuanya rata layaknya kaca. "Mungkin mereka mengukur ketebalan atau mengambil sampel dengan mengecor jalan di daerah yang cembung. Jadi pasti beda ketebalannya," ujarnya.
Dalam perbaikan Pantura tahun 2010, BPK menemukan beberapa indikasi mark up. Antara lain, hasil pemeriksaan menunjukkan di Provinsi Jawa Barat terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan sebesar Rp 441 juta. Sedangkan dari hasil pemeriksaan di Jawa Timur terdapat ketidakberesan pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target sebesar Rp 68 juta.
Terkait dengan temuan hasil audit BPK, menurut Winarno, wajar terjadi perbedaan antara pihaknya dan BPK. "Ini, kan, proyek miliaran, berbeda berapa juta, kan, tak apa-apa," ucapnya. Ia yakin lembaganya tak ada yang berani korupsi dalam proyek perbaikan di Pantura. "Ngapain korupsi di Pantura. Uangnya sedikit, kalau mau korupsi di proyek lain saja."
