TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah RI akan mengevakuasi warganya yang berada di Irak pada minggu ketiga bulan ini. Sebagian besar pegawai kedutaan dan stafnya, untuk yang non-essential staff dan keluarganya, akan diungsikan pada minggu ketiga Januari, kata Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirajuda kepada wartawan, usai membacakan refleksi akhir tahun 2002 dan proyeksi tahun 2003, di kantornya, Rabu (8/1). Soal rencana evakuasi warga Indonesia berkaitan dengan serangan Amerika Serikat ke Irak ini pernah disampaikan juru bicara Deplu Marty Natalegawa beberapa waktu lalu. Menurut Marty, mereka akan dievakuasi melalui jalan darat. Tapi mengenai kapan tepatnya pelaksanaan evakuasi, Marty belum bisa memberikan jawaban pasti. Wirajuda menambahkan, Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum menegaskan posisinya, mendukung atau menolak serangan tersebut. Menurutnya, hal ini mengingat karena Indonesia menganut prinsip di mana semua masalah perdamaian dan masalah internasional diselesaikan lewat keputusan DK PBB. Ketika disinggung mengenai pertemuan yang akan diadakan oleh Menlu RI dengan Menlu Inggris Jack Straw Kamis (9/1), di mana Inggris adalah salah satu negara yang mendukung serangan ini, soal ini juga akan dipertanyakan. Bukti-bukti apa yang mereka jadikan dasar adanya pelanggaran di Irak? Apakah karena mereka memiliki senjata pemusnah masal? Kemudian, apakah mekanisme DK PBB itu bekerja atau tidak dalam inspeksi tersebut? jelasnya. Dari keterangan yang didapat, lanjut Menlu, penilaian tersebut akan dijadikan sebagai masukan dan diproses bersama-sama dengan penilaian dari DK PBB, yaitu setelah tim inspeksi PBB melaporkan hasilnya pada 27 Januari mendatang. Menlu juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mendukung peperangan. Apalagi kalau hal itu dilakukan secara sepihak. Jadi kita tekankan, putusan apapun terhadap Irak, harus lewat DK PBB dan bukan unilateral action, tandasnya. (D.A. CandraningrumTempo News Room)