Kepala BNP2TKI, M. Jumhur Hidayat. ANTARA/ Ujang Zaelani
TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan bekas anak buah kapal yang tergabung dalam Solidaritas Anak Buah Kapal (ABK) Trinidad dan Tobago hari ini mendatangi kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) di Cawang, Jakarta Timur. Mereka meminta perlindungan dan tanggung jawab pemerintah melindungi hak mereka saat bekerja di luar negeri.
"Kami ingin pemerintah membantu kami mempertemukan dengan perusahaan dan menjamin hak kami terpenuhi," kata koordinator aksi, Imam Syapii, di depan kantor BNP2TKI, Selasa, 9 Juli 2013.
Imam mengatakan bekas ABK yang datang ke BNP2TKI merupakan bagian dari 150-an ABK yang terlantar di Trinidad dan Tobago. Mereka dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri pada akhir 2012 dan awal 2013 lalu. Sejak pulang ke tanah air mereka belum berhasil mendapat satu rupiah pun gaji dari perusahaan yang mengirim mereka ke luar negeri. Perusahaan pengirim itu adalah PT Karltigo dan PT Bahana.
Saat berangkat ke luar negeri, Imam melanjutkan, para ABK juga dibekali Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diterbitkan oleh BNP2TKI. Keabsahan kartu ini sudah dinyatakan oleh salah satu perusahaan asuransi. Namun sayangnya kartu jaminan BNP2TKI ini tak mencakup asuransi untuk para TKI. "Kartu ini menjadi tak berarti bagi kami, sehingga kami merasa tak mendapat perlindungan pemerintah sebagaimana diatur undang-undang."
Imam mengatakan selama berada di luar negeri dan bekerja di kapal, mereka tak mendapatkan haknya sebagai pekerja. Hingga pulang ke tanah air, mereka belum mendapatkan gaji dan bonus yang dijanjikan. "Kami berharap BNP2TKI memberi jaminan hak-hak kami terpenuhi."
Hingga kini para bekas ABK, masih berunjuk rasa di depan kantor BNP2TKI. Mereka masih menunggu Ketua BNP2TKI, Jumhur Hidayat yang masih ada acara di tempat lain. Jumhur melalui Direktur Advokasi dan Mediasi, Teguh Hendro Cahyono, menyatakan siap menemui para demonstran. (Baca: Ribuan TKI Mengamuk, Konsulat RI di Jeddah Dibakar)
