TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan calon wakil presiden Hasyim Muzadi mengaku belum menerima surat undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang YudhoyonoJusuf Kalla, pada 20 Oktober mendatang. Tapi dia memastikan akan datang bila diundang untuk menghadiri acara tersebut.Lho saya kalau diundang pasti datang. Tapi belum ada undangannya, kata Hasyim, usai menemui Presiden Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (15/10) siang.Hasyim mengaku tidak tahu apakah pasangan calon presidennya, Megawati, sudah menerima undangan acara pelantikan itu. Kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak tanya itu, katanya. Ia juga tidak mengetahui, apakah Megawati dan Yudhoyono akan bertemu untuk rekonsiliasi dalam waktu dekat ini. Kalau ada undangan pertemuan saya pasti diberitahu Ibu. Tapi belum ada," katanya.Hasyim menyatakan, seharusnya inisiatif untuk menggelar pertemuan berasal dari Yudhoyono karena dia yang keluar sebagai pemenang dalam pemilihan presiden langsung, pada 20 September lalu. Seharusnya (inisiatif) datang dari yang menang. Jadi elegan, katanya. Pertemuan antara presiden terpilih dan bekas presiden nantinya, kata dia, sangat bagus untuk menciptakan psikologi massa. Di mana pergantian kekuasaan itu adalah agenda rutin. Tidak agenda tragedi, katanya. Dia juga berharap, pemerintahan di bawah duet YudhoyonoKalla dapat lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya.Mengenai pertemuan dengan Megawati hari ini, menurut Hasyim, untuk membahas beberapa hal mengenai sisa administrasi yang harus diselesaikan. Kan dulu waktu pencalonan banyak hal-hal administrasi yang harus dilakukan bersama. Sekarang tanggungan-tanggungan itu harus diselesaikan, katanya, tanpa bersedia menjelaskan lebih rinci hal tersebut.Selain bertemu Hasyim, Megawati juga menerima kunjungan Kapolri Jendral Dai Bachtiar dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Tapi kedua orang tersebut segera berlalu seusai pertemuan tanpa memberikan penjelasan kepada para wartawan.Yura Syahrul - Tempo
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.