Ical Kerap Tayang, TV One Klaim Tak Ada Intervensi

Reporter

Rabu, 3 Juli 2013 11:46 WIB

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Pimpinan Redaksi TV One Totok Suryanto mengklaim penayangan iklan berulang kali Ketua Umum Golkar sekaligus calon presiden Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), di TV One, sesuai dengan prosedur yang mereka tetapkan. Menurut dia, jika ingin mengetahui lebih lanjut perihal teknis berapa banyak Ical membayar iklan bisa bertanya ke bagian marketing.


Semua iklan, kata dia,ada prosedurnya jika mau tayang. ”Bukan di bagian pemberitaan. Ini bukan ranahnya," kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juli 2013. (Baca: KPI: Sang Bos Manfaatkan TV untuk Berpolitik)


Dalam sehari Ical berulang kali tampil dalam iklan di televisi tersebut. Ical menguasai TV One dan ANTV. Totok mengklaim tak ada intervensi dari pemilik televisi terkait pemberitaan Ical. "Kami ini pemiliknya bukan hanya Aburizal tapi juga dimiliki publik (go public), dan publik pun mengontrolnya" tuturnya.


Menurut data yang diperoleh Tempo dari Komisi Penyiaran Indonesia, iklan Ical tayang 143 kali di TV One pada periode 1-30 April 2013. Adapun pemberitaan Ical di televisi yang sama pada periode 4-30 April 2013 sebanyak 9 kali.


Totok tak membantah bahwa semua media pasti memiliki kepentingan. Namun,menurut dia, media harus obyektif dan proporsional dalam menempatkan berita. Terkait dengan iklan kampanye terselubung, Komisi Penyiaan Indonesia (KPI)sudah pernah memanggil stasiun televisi yang terafiliasi dengan partai politik. Ketika itu, stasiun televisi beralasan partai politik tidak langsung beriklan di televisi. Namun iklan tersebut disampaikan melalui agensi media. "Kami sudah panggil dua kali, jawabannya seperti itu," kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Mochamad Riyanto.


Advertising
Advertising

Karena itu dia meminta agar kewenangannya diperkuat untuk menindak stasiun televisi yang menyalahgunakan frekuensi publik. "Selama ini kami hanya bisa memberhentikan sementara program yang dianggap bermasalah," tuturnya. (Baca: Demokrat Laporkan TVone dan Metro TV ke KPI)


ERWAN HERMAWAN
Topik Terhangat:

Tarif Progresif KRL
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

Berita Terpopuler:

3 Insiden Memalukan Saat SBY di Akademi TNI

SBY Minta Video Wonderful Indonesia Distop

Beli Mobil, Ini Daftar Yang Wajib Dicek

Teman Wartawati Korban Perkosaan Bantah Polisi

Berita terkait

Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

29 Februari 2024

Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia

Baca Selengkapnya

Antisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye

9 Januari 2024

Antisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye

KPI DKI Jakarta bakal menyosialisasikan penayangan iklan kampanye ke lembaga penyiaran lokal. Apa tujuannya?

Baca Selengkapnya

Pegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

8 Juni 2023

Pegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

Polres Metro Tangerang mengungkap transaksi narkoba jenis ganja lewat Instagram. Diduga libatkan pegawai KPI.

Baca Selengkapnya

DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

19 Mei 2022

DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

Setiap calon Anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas.

Baca Selengkapnya

Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

7 Maret 2022

Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

Korban pelecehan seksual dan perundungan di KPI mempertanyakan nasib penanganan kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat yang jalan di tempat.

Baca Selengkapnya

Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

5 Maret 2022

Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

Tessy kehilangan pekerjaannya di layar kaca selama enam tahun setelah dicekal oleh KPI karena memakai pakaian perempuan.

Baca Selengkapnya

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

Baca Selengkapnya

Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

2 Oktober 2021

Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

Komisioner Komnas Perempuan mengatakan MS merasa perlu melapor ke lembaganya lantaran perundungan di KPI berdampak ke istri dan ibunya.

Baca Selengkapnya

Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker

23 September 2021

Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker

Kasus pelecehan seksual seperti yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, mengundang perhatian publik luas beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya