Warga memenuhi kantor Pos untuk mendaftar pengambilan BLSM di Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). Menurut data yang diriis LSI sekitar 70 persen responden meragukan ketepatan sasaran penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Maros - Pembagian kartu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Maros mendapat banyak protes dari warga. Sejumlah warga protes karena namanya tidak tercatat dalam daftar sebagai penerima BLSM, padahal mereka merasa layak mendapat bantuan. "Sejak pagi tadi sudah puluhan warga memprotes kami," kata Ketua Assosiasi Pemerintahan Desa Kabupaten Maros, Azis, Rabu, 26 Juni 2013.
Menurut Azis, kondisi tersebut terjadi karena data yang disampaikan Badan Pusat Statistik Maros ke pemerintah pusat tidak akurat. Selain itu data BPS yang diambil pada 2011 itu juga tidak mengacu pada data terkini yang dimiliki oleh setiap desa. "Hal itu yang membuat kekacauan di masyarakat saat kartu itu dibagikan saat ini," katanya.
Seperti yang terjadi di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, dari 400 keluarga miskin hanya 36 keluarga yang mendapat kartu BLSM. Karena itu Azis meminta supaya pembagian kartu dihentikan sementara. "Jika terus dibagikan maka dampaknya akan terjadi konflik sosial," katanya.
Hal senada yang dikatakan Kepala Desa Jenetaesa, Hasanuddin Taranjang. Dari 348 keluarga yang masuk kategori miskin hanya hanya 302 warga yang masuk daftar penerima BLSM. Pembagian BLSM di juga banyak yang salah sasaran. Keluarga Hasanuddin Taranjang yang tidak tergolong keluarga miskin justru mendapat BLSM. "Saya kepala desa tapi malah masuk daftar penerima BLSM, padahal ada puluhan warga lain yang lebih berhak tapi tidak masuk daftar," katanya. Hasanuddin menyatakan akan menyerahkan kartu yang diterimanya ke warga lain yang lebih layak menerima.
Kepala Seksi Bagian Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Andi Dewan mengatakan kondisi tersebut terjadi karena data yang digunakan dalam pembagian BLSM itu adalah data BPS 2011. Sehingga sangat mungkin terjadi perubahan kondisi ekonomi warga dalam rentang dua tahun ini. Meski begitu ia membantah bahwa kesalahan ada dipihak BPS "BPS hanya melakukan pendapingan dan verifikasi kebenaran datanya."
