TEMPO.CO , Jakarta:Saat ini, sekitar 21,3 persen anak Indonesia usia sekolah tidak mengenyam pendidikan setara SMA. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Hamid Muhammad, angka partisipasi kasar sekolah menengah baru mencapai 78,7 persen atau 8,55 juta dari 12,6 juta anak. Mereka tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya dan langsung bekerja selulus SMP.
"Saya harap program Pendidikan Menengah Universal bisa mempercepat kenaikan APK," ucap Hamid ketika ditemui di Peluncuran Pendidikan Menengah Universal, Selasa, 25 Juni 2013. Dengan program ini, Hamid menargetkan angka partisipasi menjadi 97 persen pada 2020.
Program Menengah Universal ini salah satunya dengan membangun 500 unit sekolah baru dan 10.000 kelas baru di tahun ini. Ditargetkan, tahun 2014 sudah mampu menampung 400 ribu siswa. Anggaran yang dikucurkan senilai Rp 3 triliun.
Hammid mengatakan, mulai tahun ini anak SMA juga mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp 1 juta per anak setiap tahunnya. "Total anggaran BOS SMA sekitar Rp 4 triliun-an per semester," ucap Hammid. Untuk 1,7 juta siswa yang tidak mampu juga mendapatkan tambahan bantuan sebesar Rp 1 juta per siswa dan per tahun.
Hammid mengakui anggaran untuk Pendidikan Menengah Universal tidaklah sedikit. Dia meminta komitmen pemerintah dan sekolah untuk menjalankan serta masyarakat mengawasi pelaksanaannya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh menuturkan penambahan daya tampung sekolah tidak hanya pendirian sekolah baru. "Bisa juga dengan membuka kelas baru di sore hari," ucap Nuh. Dia menargetkan dengan program ini terjadi penambahan Angka Partisipasi Kasar 3 persen setiap tahun dari yang semula 78,7 persen.
Jumlah anak usia SMA mencapai 12.631.843 orang. Dari angka itu, hanya 8.551.081 yang tertampung di 5570 SMA, 2697 SMK dan 765 SMLB.
