Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, menilai Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai oposisi. Sebab, partai berlambang padi dan kapas tersebut memutuskan menolak kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak. "Kan sudah jelas PKS memang partai oposisi," kata Syariefuddin saat ditemui di Istana Negara, Selasa, 18 Juni 2013.
Meski demikian, menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini, Sekretariat Gabungan (Setgab) belum mau berfokus untuk membahas status keberadaan partai pimpinan Anis Matta tersebut di koalisi. Pemerintah dan Setgab saat ini masih ingin berfokus untuk pengamanan kebijakan subsidi BBM dan penerapannya di masyarakat. "Kami tidak pikirkan dulu, PKS itu nomor sekian. Yang terpenting kebijakannya diterima dulu oleh rakyat, nanti baru kita pikirkan mau diapakan PKS itu," kata Syarief.
Berkaitan dengan tiga menteri PKS di kabinet, menurut dia, pada saat ini terjadi situasi gamang karena ketiganya justru mendukung kebijakan pemerintah. Segab justru mempersilakan PKS untuk menertibkan tiga menterinya karena bertolak belakang dengan kebijakan dan keputusan partai. "Para menteri itu masuk atas nama partai, kalau PKS tidak suka dengan sikap menterinya silakan saja tindak."
Seperti status PKS dalam koalisi, menurut Syarief, pemerintah belum berpikir dan menentukan kebijakan terhadap tiga menteri PKS. Hingga saat ini, tiga menteri tersebut masih menjabat dan menjalankan kewenangannya di kementerian masing-masing.
Tiga menteri PKS yang tergabung dalam tim sosialisasi kenaikan harga BBM bersubsidi adalah Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Assegaf, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tiffatul Sembiring yang menjabat sebagai sekretaris tim.
