Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menantang Partai Keadilan Sejahtera untuk keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. Meski bagian dari koalisi, PKS menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.
"Saya rasa PKS sudah kebangetan. Sudahlah keluar saja dari koalisi," kata Ruhut di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 4 Juni 2013.
Menurut Ruhut, penolakan itu merupakan bukti inkosistensi PKS dalam mensukseskan program pemerintah. Ruhut mencatat, bukan kali ini saja PKS membangkang. Sejumlah kader PKS bahkan berkali-kali menyatakan partainya akan keluar dari koalisi. “Ini sudah kesekian kalinya, karena itu saya rasa Setgab harus mengeluarkan PKS dari koalisi.”
Ruhut menilai, meski saat ini menteri dari PKS menyatakan mendukung kenaikan harga BBM, namun bila tak diikuti kebijakan partai tak ada gunanya. Justru Ruhut menuding PKS tengah memainkan politik muka dua. Buktinya, di sejumlah daerah, spanduk PKS meminta rakyat menolak kenaikan harga BBM terus bermunculan.
“PKS ini kerjanya menggunting dalam liputan, menusuk kami dari belakang.”
Menjelang pemilu 2014, Ruhut meminta PKS tak memainkan pencitraan dengan berpura-pura membela rakyat. “Sudahlah, PKS jangan main sinetron. Keluar saja sekarang daripada nanti last minute menjelang pemilu.”
Permintaan untuk mendepat PKS dari sekretariat gabungan, menurut Ruhut, sudah disampaikan pada Ketua Harian Demokrat, Syariefuddin Hasan, yang juga sekretaris Setgab. “Agar Setgab tegas saja pada PKS.”
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
