38 Titik Tambang di Jawa Timur Rusak Lingkungan

Reporter

Rabu, 15 Mei 2013 17:50 WIB

AP/Heri Juanda

TEMPO.CO, Malang- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, Ony Mahardika mengungkapkan sebanyak 38 tambang minyak dan gas serta mineral merusak kawasan hutan lindung di Jawa Timur. Titik tambang tersebar di Banyuwangi, Jember, Tuban, Gresik, Bojonegoro dan kawasan lain yang kaya bahan tambang.


"Akibatnya, hutan lindung rusak. Menyumbang perubahan iklim," kata Ony dalam sosialiasi penurunan emisi gas rumah kaca di Jawa Timur, Rabu 15 Mei 2013.

Alih fungsi lahan hutan menjadi pertambangan, katanya, terjadi secara cepat dan terus meluas. Meski perusahaan memiliki perizinan dan memberikan lahan tukar guling tak akan menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan. Hutan lindung, kata dia, tak bisa digantikan lahan terbuka seperti pertanian untuk dihutankan.

Ia mencontohkan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu Bayuwangi, yang merusak 1.250 hektare lahan lindung. Investor menjanjikan lahan penggantinya di Jember, Bondowoso dan Situbondo. Namun, kini Walhi Jawa Timur bersama warga setempat menyatakan menolak alih fungsi lahan yang bakal mengancam keanakaragaman hayati dan ekologi kawasan hutan.

Kerusakan juga terjadi di kawasan taman hutan raya di Prigen Jawa Timur. Lahan seluas 3,3 hektare bakal diubah menjadi kawasan wisata dan perhotelan. Perusahaan pengembang, katanya, telah mengaantongi perizinan dari Kementerian Kehutanan dan Gubernur Jawa Timur. "Meski memiliki izin resmi, jelas alih fungsi tak dibenarkan," katanya.

Lantaran fungsi lahan serapan hilang, sehingga mengancam banjir bandang di Kota Pasuruan. Selain itu, juga terjadi perubahan alih fungsi lahan seluas tiga ribu hektare hutan lindung menjadi kawasan penambagan semen. Sedangkan lahan pengganti dialokasikan di kawasan Blitar. Efek perubahan fungsi hutan, katanya, menyebabkan dampak suhu semakin panas dan cuaca semakin tak menentu.

Hendro Sangkoyo peneliti dari School of Democratic Economics menilai tambang di hutan lindung akan menjadi bencana. Dampaknya, karbon dioksida di atmosfer terus meningkat mencapai 400 ppm. Pada tahun 1960 tingkat karbon dioksida naik sekitar 0,7 ppm per tahun. Saat ini, naik 2,1 ppm akibat meningkatnya karbon diaksoda.


Meningkatnya, karbon dioksida di atmosfer bumi telah menjadikan kutub utara mencair dan meningkatnya permukaan air laut 40 meter lebih tinggi. Sehingga mengakibatkan kenaikan suhu yang dapat menyebabkan pemanasan global, dan gagal panen. Kenaikan suhu juga berakibat terhadap pola cuaca yang bakal mengakibatkan bencana. Ia menilai pola


EKO WIDIANTO



Topik Terhangat:


PKS Vs KPK
| E-KTP |Vitalia Sesha |Ahmad Fathanah |Perbudakan Buruh

Berita Lainnya:


Advertising
Advertising

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.

Baca Selengkapnya

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.

Baca Selengkapnya