Seorang warga Syiah korban konflik SARA menangis di pengungsian Gedung Olah Raga,Sampang, Madura, Senin, (8/27). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta-Pemerintah Kabupaten Sampang dinilai melakukan pembiaran terhadap pengungsi Syiah. Bahkan penganut Syiah menuding ada upaya sistematis dari pemerintah untuk mengusir penganut Syiah dari tanah kelahirannya di Kabupaten Sampang.
"Setelah diungsikan ada semacam pembiaran warga Syiah di GOR Sampang agar tidak kembali ke tanah kelahiran," kata Sekretaris Jenderal Ahlul Bait Indonesia Ahmad Hidayat saat bertemu dengan Pimpina DPR di kompleks parlemen, Senayan, Selasa 14 Mei 2013.
Hidayat menjelaskan bahwa 143 kepala keluarga Syiah di Desa Karang Penang, Kecamatan Karanggayam, Sampang sudah turun temurun hidup di daerah tersebut. Menurut dia, penganut Syiah hidup rukun dan damai dengan penganut aliran lain di daerah tersebut. Tapi dua tahun ada upaya provokasi yang menciderai hubungan damai itu.
Hidayat menuturkan setelah pembakaran dan pembunuhan di Sampang, penganut Syiah diungsikan ke GOR Sampang. Namun dia menuding pemerintah tidak berupaya merekonsiliasi mereka dan membiarkan mereka tetap tinggal di GOR Sampang dan tidak dikembalikan ke tanah kelahirannya. "Padahal kami tidak ingin dikeluarkan secara tidak wajar," kata dia.
Hidayat menjelaskan, janji pemerintah untuk membangun rumah dan mengembalikan properti penganut Syiah tidak pernah dilakukan. Bahkan, kata dia, ada upaya dari sekelompok orang untuk merebut properti milik penganut Syiah. Dia menuduh pemerintah melakukan rekayasa seolah-olah warga Sampang tidak ingin penganut Syiah kembali ke daerah tersebut. "Kami cemburu dengan Mesuji yang kasusnya bisa diselesaikan dalam dua minggu," ujarnya.
Ketua Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia Habib Umar Shahab menjelaskan, warga Syiah sudah sembilan bulan ada di pengungsian. Hingga sekarang tidak ada penyelesaian yang jelas dari pemerintah Sampang. "Kami mendengar ada upaya sistematis untuk mengusir dari tanah kelahiran," kata dia. Shahab menyebut, pengusiran ini tidak sesuai konstitusi dan bertentangan dengan Pancasila.
