Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/1). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, Mendagri menyampaikan dari 524 daerah otonom sebanyak 290 kepala daerah tersangkut masalah hukum, 86,2 persen di antaranya menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana karena melakukan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bakal bertemu Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas qanun (peraturan daerah) tentang bendera dan lambang Aceh, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2013, besok.
"Kami akan diskusikan banyak hal sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Presiden," kata Gamawan, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa petang, 30 April 2013.
Adapun pertemuan Gubernur Zaini dan Presiden SBY dilakukan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 April 2013, lalu. Dalam pertemuan itu, disepakati akan ada cooling down dalam menanggapi persoalan bendera ini. "(Cooling down) sampai dapat solusinya," ujar Zaini saat itu.
Menurut Gamawan, proses cooling down terus berjalan. Hanya, ia menambahkan, hingga kini belum ada kata sepakat antara pemerintah pusat dan Aceh ihwal materi bendera Aceh. "Kami (menggunakan) pendekatan hukumm saja," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
Pemerintah, ucap Gamawan, tetap meminta pemerintah Aceh agar bendera mereka tak seperti milik Gerakan Aceh Merdeka. "Kami harapkan seperti itu," kata dia. Ia berharap ada solusi ihwal bendera Aceh dalam pertemuan besok. "Kami kan punya konsep, nanti kami tawarkan."
Menurut Gamawan, dari 12 poin evaluasi pemerintah pusat atas bendera Aceh, baru dua yang disepakati pemerintah Aceh. Sepuluh poin belum disepakati. "Ini akan kami bahas satu per satu. Mudah-mudahan semuanya bisa sepakat," ujarnya.
