Siswa penyandang cacat tuna netra mengerjakan soal Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa - A Pembina Tingkat Nasional kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Senin (22/4). Sebanyak 131.881 siswa Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta mengikuti ujian nasional (UN) 2013 diantaranya 91 siswa SMPLB yang digelar hingga Kamis (25/4) mendatang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Supriyanto menyatakan anggaran ujian nasional untuk sekolah dasar sebesar Rp 100,1 miliar sudah dicairkan. Menurut dia, anggaran tersebut juga telah diambil oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kemarin sempat kami dispensasi, jadi walaupun pengambilan pertama belum dipertanggungjawabkan, karena keadaan sudah gawat, kami tetap cairkan sesuai permintaan," kata Agus saat ditemui di Kementerian Keuangan pada Selasa, 23 April 2013.
Ditemui Tempo di ruangannya, Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran, Dwi Pujiastuti Handayani membenarkan hal tersebut. Anggaran yang sempat ditahan akibat adanya perubahan target peserta dan unit cost dalam anggaran antara Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Kementerian dan Persetujuan Komisi Pendidikan ini telah diselesaikan persyaratan dokumennya. "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara maraton sudah serahkan kepada kami, sehingga kami sudah yakinkan ke DPR soal anggaran ini," kata Ani.
Kementerian Keuangan terpaksa memblokir anggaran Ujian Nasional 2013 akibat ada perubahan mencapai Rp 100,8 miliar. Rinciannya, pagu anggaran kegiatan Ujian Nasional 2013 dalam Keppres 37/2012 ditetapkan sebesar Rp 543 miliar untuk 14 juta siswa dengan unit cost sebesar Rp 39 ribu per siswa. Sementara anggaran kegiatan UN dalam Persetujuan DPR menjadi Rp 644 miliar untuk 12 juta siswa dengan unit cost sebesar Rp 53 ribu per siswa.
Dalam Persetujuan dari Komisi Pendidikan DPR tertanggal 21 Desember 2012 yang diterima Kementerian Keuangan, kelebihan anggaran tersebut sedianya digunakan untuk menambah variasi soal agar mengurangi kecurangan dan meningkatkan pengawasan dengan menambah barcode pada soal. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo mengatakan selisih tersebut rencananya akan digunakan kementerian untuk biaya ujian nasional tingkat Sekolah Dasar. "Ujian SD kan belum berlangsung," ujarnya.
