TEMPO.CO, Palangkaraya - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengakui pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan turut menjadi sebab keterlambatan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas. Meski demikian, hal tersebut bukan faktor utama dan satu-satunya sehingga para siswa di 11 provinsi tidak dapat menjalani UN secara serentak.
"Saya tidak mau memasukan faktor itu sehingga menambah kompleksitas masalah. Meskipun ada efeknya, tapi bukan menjadi satu-satunya penyebab," kata Nuh saat ditemui di sela-sela Kunjungan Kerja Wakil Presiden di Kalimantan Tengah, Jumat, 19 April 2013.
Selain itu, jika pemblokiran menjadi penyebab utama maka lima perusahaan pemenang tender selain PT Ghalia Indonesia Printing seharusnya juga tidak dapat menyelesaikan pencetakan naskah. Penundaan ujian di 11 provinsi secara jelas karena keterlambatan pengerjaan dan distribusi naskah soal. "Ini musibah, semua tidak ingin ada kejadian seperti ini," kata Nuh.
Pemblokiran anggaran mulai menjadi alasan keterlambatan UN serentak ketika Badan Standar Nasional Pendidikan mengeluhkan molornya proses tersebut. BSNP sebagai penanggung jawab pelaksanaan UN mengklaim kesulitan melaksanakan proses termasuk sosialisasi karena tidak ada dana.
Anggaran UN ini menjadi bagian dari 84,9 persen Pagu Anggaran Kemendikbud yang diblokir Kementerian Keuangan yaitu Rp 62,07 triliun. "Dicairkan pada 13 Maret dan 15 Maret dilakukan kontrak kerja," kata Nuh.
