Sejumlah wartawan mengambil gambar paket bungkusan naskah soal-soal Ujian Nasional yang siap didistribusikan ke 24 kabupaten dan kota, di gudang penyimpanan soal di Makassar, Selasa (16/4). Tertundanya pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK dari Senin (15/4) menjadi Kamis (18/4) disebabkan adanya masalah percetakan sehingga pendistribusian lambat. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai ujian nasional tersendat karena pejabat yang akan diperiksa masih tidak ada di tempat. Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Haryono Umar, sampai sekarang jajarannya malah belum mendapat dokumen tender dan pelelangan. "Bahkan, kami belum mendapatkan angka-angkanya," kata Haryono.
Namun, Haryono berusaha memahami jika yang akan diperiksa seperti Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Badan Standar Nasional Pendidikan masih sibuk dan banyak yang berada di luar kota. Walau demikian, investigator inspektorat sudah bekerja di lapangan untuk mencari data.
Menurut Haryono, lembar soal tidak boleh dipisahkan dengan lembar jawaban. "Dalam keadaan normal, subkontrak tidak boleh, karena itu pekerjaan utama," kata mantan pemimpin KPK ini.
Haryono menjelaskan, tugas inspektorat adalah mencegah dan mengevaluasi agar tidak terjadi potensi kerugian negara. Awal program ujian nasional ini, dia sudah memberi petunjuk mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dari percetakan, distribusi, pelaksanaann pemindaian, scoring, hingga pengumuman. Salah satu saran Inspektorat adalah agar mematuhi Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Investigasi ini juga melihat apakah saran dan petunjuk kami diikuti oleh rekan-rekan (Balitbang dan BSNP)," ucap Haryono. Menurut dia, jika mengikuti aturan yang disampaikan, kekacauan semestinya tidak terjadi.
